Bappenas Susun 2 Road Map Pembangunan Berkelanjutan Sektor Perikanan

Bapenas tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang salah satunya membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dan konservasi kelautan.
Ni Putu Eka Wiratmini | 03 Desember 2018 18:53 WIB
Pekerja memilah ikan untuk dipasarkan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa (30/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menargetkan produksi ikan pada tahun 2018 sebanyak 9,45 juta ton atau setara dengan Rp209,8 triliun dengan cara mendorong keterlibatan BUMN pada sektor perikanan dan memperbaiki sistem pencatatan di seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, KUTA –Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang salah satunya membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dan konservasi kelautan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk lima tahun mendatang akan memasukkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menyelaraskan dengan visi 2045, dan mengakomodir pembangunan rendah karbon dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Salah satu SDGs yang akan masuk dalam RPJMN 2020-2024 adalah nomor 14 yakni tentang ekosistem kelautan.

Dalam SDGs Goal 14, ada dua aspek yang dinilai penting. Pertama, pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, aspek menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.

Kata dia, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 nanti, akan ada dua program yang didorong yakni road map perikanan bertanggung jawab dan riset samudera.

Road map Perikanan Bertanggung Jawab akan menyelaraskan keseimbangan konservasi perairan melalui Marine Protected Area (MPA) dan kegiatan produksi perikanan melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Road map Riset Samudera akan memetakan pembagian tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang berbasis hasil penelitian serta pengembangan science dan technology di sektor kelautan dan perikanan.

“Paling tidak kita memastikan produksi perikanan kita yang berkelanjutan sudah dipastikan koral dijaga dengan baik,” katanya, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan sangat penting dalam ketahanan pangan. Sebab, ikan memberikan kontribusi protein hingga 60% dari kebutuhan total protein (protein intake) masyarakat Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan akan mendorong sumber daya ikan yang dihasilkan tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi domestik saja. Tetapi juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan sustainable.

Kata dia, keberlanjutan desa nelayan juga akan diperhatikan untuk merealisasi pembangunan berkelanjutan. Seperti misalnya desa nelayan di Lombok, yang dibina untuk tidak hanya menangkap ikan tetapi juga mampu mengolah rumput laut.

Menurutnya, pembangunan perikanan berkelanjutan yang terfokus pada nelayan kecil bisa mendorong pencapaian SDGs nomor 14 yakni ekosistem kelautan dan sekaligus mencapai SDGs nomor 1 tentang pengurangan kemiskinan dan SDGs nomor 2 yakni peniadaan kelaparan.

“Dengan menjaga ekosistem laut dan mengelola perikanan dengan baik, maka produksi perikanan sebagai sumber protein untuk masyarakat akan meningkat secara berkelanjutan dan lestari,” katanya.

Kata dia, perubahan iklim juga sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. Adapun ancaman perubahan iklim tersebut yakni pengurangan pencemaran laut; perlindungan dan pemulihan ekosistem, dan pengurangan asam laut yang berdampak pada ekosistem laut bagi kehidupan sumber daya ikan.

Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi ruaya dan stok ikan. Sehingga, peran riset dan sains sangat dibutuhkan untuk  memberikan solusi dalam memitigasi ancaman perubahan iklim tersebut.

“Sehingga sisi sains dan riset harus duduk bersama dengan sisi pengelolaan berkelanjutan, dan kaitan antara keduanya saya harapkan bisa saling terintegrasi,” katanya.

Kata dia, pihaknya juga mendorong skema pendanaan inovatif Blue Bond untuk menjaga konservasi daerah kelautan. Saat ini pendanaan perikanan dan konservasi masih bertumpu pada dana pemerintah seperti misalnya dari APBD. Nantinya, pihak swasta  maupun dana dari masyarakat dapat diimplementasiklan untuk mendukung konservasi daerah kelautan.

“Kita akan mencoba formulasi tahun depan 2020 paling lambat,” katanya.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, untuk mencapai SDG 14, dunia riset dan akademik harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selama ini kendala untuk melakukan riset adalah pada pada keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi.

““Pembangunan kita di masa depan akan didorong agar pencapaiannya sejalan dengan indikator SDG,” katanya.

Tag : bappenas, perikanan
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top