Bisnis.com, JAKARTA -- DPD Realestat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan saat ini angka backlog perumahan di provinsi ini mencapai 228.168 unit.
Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Pitoby mengatakan jumlah ini adalah jumlah yang tercatat dalam Pokja Perumahan Pemerintah Provinsi NTT.
"Saya adalah wakil ketua Pokja Perumahan NTT, tercatat backlog rumah di NTT mencapai 228.168 unit," ungkap Bobby kepada Bisnis, Senin (2/7/2018).
Dia menyebut pada 2018 ini REI dan pemerintah setempat menargetkan pembangunan bisa mencapai 3500 unit rumah. Ada pun 85% sampai 90% rumah diperuntukkan bagi segmen rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai informasi. Pada 2016 telah terbangun 1.564 unit rumah, pada 2017 terbangun 2.411 unit rumah. Tahun ini sampai Mei 2018 baru mencapai 1.800 unit rumah dari target 3.000 unit rumah.
Bobby mengklaim sepanjang dua tahun terakhir, REI NTT telah membangun 5.775 unit rumah untuk mengatasi backlog.
Baca Juga
Dia menambahkan, pencapaian ini masih kurang 228.168 unit rumah dari total backlog awal 233.943 unit. Ada pun 125.000 unit rumah saat ini juga tergolong tidak layak huni.
Menurut Bobby, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah terpilih untuk mensinergikan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Bobby menyebut dengan momentum Pilkada Serentak 2018 maka kepala daerah baru bisa mengubah tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dia menilai, para kepala daerah di NTT harus fokus pada program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan penyediaan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Selain itu juga mempertimbangkan kembali rate BPHTB agar MBR tidak diberatkan," tutur Bobby.
Bobby mengaku optimistis dalam lima tahun ke depan, pembangunan perumahan untuk MBR akan berjalan dengan baik.
