Bisnis.com, DENPASAR—Akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar Luh Putu Mahyuni menyatakan perlunya regulasi yang sedikit memaksa bagi merchant atau pedagang agar gerakan transaksi non tunai atau GNNT di Bali bisa berhasil.
Dia menilai selama ini dari sisi konsumen sudah mendapatkan informasi mengenai keuntungan melakukan transaksi non tunai, tetapi pedagang yang terlibat dalam program ini masih terbatas.
Karena itu, pihaknya menyarankan lebih banyak pedagang dilibatkan dengan mekanisme diatur dalam regulasi.
“Perlu regulasi yang sedikit memaksa merchant. Kami dari sisi konsumen senang karena tidak perlu uang kembalian. Dari sisi konsumen tidak masalah, tapi bagaimana memperluas merchant yang mau terlibat dalam transaksi nontunai,” jelas Dekan FEB Undiknas ini dalam diskusi GNNT, Selasa (3/4/2018).
Menurutnya, sosialisasi jangan hanya gencar diberikan kepada konsumen tetapi pedagang wajib untuk diberikan.
Dia menyakini dengan adanya sedikit paksaaan berupa regulasi, pedagang akan mau mengikuti. Salah satu regulasi yang bisa dibuat seperti dari Pertamina bagi SPBU wajib menerima transaksi non tunai.
Baca Juga
Menurutnya, transaksi non tunai bisa mengurangi suap dan korupsi kecil-kecilan. Selain itu, pemberian uang tips bagi pihak lain juga sebenarnya merupakan kebiasaan yang harus dihapus.
“Kalau hanya sekedar imbauan agak sedikit sulit,” tuturnya.
Transaksi nontunai di Bali memiliki potensi sangat besar, tetapi saat ini masih menemui sejumlah kendala dalam implementasi di lapangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan.
Adapun kendala itu seperti masih adanya pola pikir masyarakat yang takut kehilangan pendapatan, jaringan komunikasi mesin pembaca uang elektronik hingga teknologi mesin pembaca belum kekinian atau update.
Sejumlah kendala tersebut dipaparkan oleh sejumlah pihak dalam focus group discusion yang diadakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali.
