Bisnis.com, DENPASAR—Sistem keamanan teknologi dan informasi perbankan dinilai masih lemah, indikatornya adalah mudahnya rekening nasabah dibobol pelaku kejahatan.
Menurut Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya kejadian pembobolan rekening beberapa nasabah BRI yang diadukan oleh nasabah ke YLPK Bali, membuktikan kerugian nasabah sekaligus dapat memperburuk citra layanan perbankan di masa datang.
“Hal ini dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan,” jelasnya melalui siaran pers, Sabtu (24/3/2018).
YLPK Bali sangat banyak menerima keluhan dalam bentuk konsultasi tapi belum banyak mengadukan secara langsung terhadap kehilangan dana saat bertransaksi di ATM.
Armaya mengimbau nasabah di Bali agar segera melaporkan jika terjadi kehilangan dana nasabah, apalagi konsumen tidak ada transaksi tiba tiba uangnya raib.
Dia menegaskan jika pendekatannya menggunakan UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) maka sesuai pasal 4 konsumen memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dalam hal ini jasa keuangan, maka sesuai pasal 19 UUPK tersebut, ada ganti rugi senilai uang yang hilang.
“Jadi jangan main-main ini aturan UU lho kalau dana nasabah raib perbankan harus mengganti rugi apalagi tanpa transaksi dana nasabah raib, bahkan kalau menggunakan pendekatan tindak pidana konsumen sesuai UUPK pelaku usaha bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar,” tegasnya.
Dia menyatakan YLPK Bali siap melakukan pembelaan secara hukum bahkan bila perlu gugatan di pengadilan.
Armaya mendorong OJK atau Bank Indonesia membuat regulasi agar sistem pengawasan setiap ATM dilakukan dengan ketat. Selain itu harus ada sistem audit yang baik.
“Jangan biarkan kejahatan di ATM semakin membabi buta,” desaknya. Pihaknya juga menyayangkan hingga sampai saat ini nasabah tidak tahu lokasi lokasi ATM yang pernah bermasalah ada kejahatan.
