Bisnis.com, DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah pengungsi Gn Agung hingga Selasa pagi (26/9/2017) sebanyak 57.428 jiwa tersebar di 357 titik yang tersebar di 9 kabupaten dan kota.
Sebaran pengungsi tersebut, di Kabupaten Badung 3 titik (328 jiwa), Bangli 28 titik (4.690 jiwa), Buleleng 24 titik (8.518 jiwa), Denpasar 26 titik (2.212 jiwa), Gianyar 9 titik (137 jiwa), Jembrana 4 titik (82 jiwa), Karangasem 84 titik (21.280 jiwa), Klungkung 162 titik (19.456 jiwa), dan Tabanan 17 titik (715 jiwa).
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menegaskan penanganan pengungsi terus dilakukan. Gubernur Bali telah menetapkan penanganan darurat dan pengungsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali.
"Bupati dan walikota bertanggung jawab melakukan penanganan bencana di daerahnya. BNPB mengkoordinasikan potensi nasional dari TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU Pera, Basarnas, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan lainnya untuk mendampingi pemerintah daerah," jelasnya melalui siaran pers.
Pemerintah pusat sangat peduli dan serius bersinergi melakukan penanganan bencana di Bali. Kepala BNPB dan pejabat BNPB beserta staf masih berada di Posko Pendampingan Nasional di Bali untuk mengkoordinasi potensi nasional membantu pemda. Presiden pada Selasa (26/9/2017) akan mengunjungi beberapa titik pengungsian dan memberikan bantuan.
Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Modal sosial dan gotong royong masyarakat Bali luar biasa besar. Masyarakat secara spontan memberikan bantuan kepada pengungsi. Banyak pihak yang menyediakan rumahnya menjadi tempat pengungsi.
Selain itu, membantu evakuasi sapi dan menyediakan lahan untuk tempat pengungsian sapi. Bantuan permakanan dan dapur umum didirikan serta mendistribusikan ke masyarakat.
Konsep sister village atau desa kembar langsung dipraktekkan saat ribuan masyarakat mengungsi dimana desa-desa yang aman menerima pengungsi dari desa-desa yang berbahaya. Ketangguhan masyatakat Bali ini harus diapresiasi.
“Jangan dilemahkan dengan berita atau informasi tentang keterlambatan bantuan, kekurangan bantuan atau menyebarkan informasi menyesatkan.”
