Bisnis.com, DENPASAR – Konferensi Rakyat Global atau Peoples’ Global Conference (PGC) meminta Indonesia tidak bergantung lagi dengan IMF dan World Bank dalam hal pembiayaan melainkan lebih mengutamakan potensi dalam negeri lewat reformasi agraria seutuhnya.
PGC telah melakukan aksi dua kali terkait penyelenggaraan IMF-WB 2018 di Bali. Adapun aksi pertama dilakukan pada Jumat (5/10/2018) di depan Kantor Polda Bali. Aksi pertama tersebut berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat selama IMF-WB 2018. Sementara, aksi kedua dilakukan pada Senin (8/10/2018) untuk menentang penyelanggraan IMF-WB 2018.
Sebagai tandingan, PGC melakukan konferensi pada 18 provinsi di Indonesia, salah satunya Bali untuk membahas dampak dari IMF dan World Bank selama ini.
Koordinator aksi Muhamad Ali mengatakan pihaknya menuntut agar pemerintah Indonesia membatalkan pertemuan IMF-WB 2018 di Bali. Penyelenggaraan IMF-WB 2018 di Bali dinilai menyakiti hati rakyat yang sedang berduka akibat bencana yakni Gempa Lombok dan Tsunami Palu.
Terlebih kegiatan ini dinilai menelan anggaran yang cukup tinggi, seperti sekitar US$14 juta anggaran pemerintah dikucurkan untuk membangun jalan underpass baru dan US$163,5 juta untuk perluasan apron Bandara Ngurah Rai. Indonesia juga setidaknya mengeluarkan US$53 juta untuk menjadi tuan rumah Annual Meeting IMF-WB di Bali.
Laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada saat peresmian patung GWK pada 22 September 2018 lalu menyebutakan persiapan penyelenggaraan IMF-WB 2018 baru menelan dana Rp566 miliar atau 65% dari Rp866 miliar yang diproyeksikan.
Ali menyayangkan, pemerintah yang mau mengeluarkan dana besar untuk pelaksaan IMF-WB 2018 di Bali. Padahal, di satu sisi, pemerintah berani mengeluarkan surat resmi melalui kementerian social yang membatasi jatah bantuan bantuan dan hunian untuk korban bencana Lombok.
“Anggaran besar tapi satu sisi pemerintah sudah mencabut jatah hidup dan bantuan perumahan untuk penghunian, ada surat resminya dari Kementerian Sosial yang ditujukan ke Gubernur,” katanya, Senin (8/10/2018).
Menurutnya, kondisi ini menurntut Indonesua untuk melepaskan diri dari IMF dan World Bank. Sebab, IMF dan World Bank dinilai sama sekali tidak menguntungkan masyarakat, Namun, sebaliknya cenderung merugikan karena kebijakan yang dibuat lebih mengutamakan korporasi dari pada rakyat itu sendiri.
Dia menilai, bukan Indonesia yang membutuhkan IMF dan World Bank, tetapi sebaliknya. IMF dan World Bank membutuhkan negara seperti Indonesia sebab memiliki sumber daya melimpah dan tenaga kerja besar.
Indonesia pun dinilai harus melepaskan diri dari IMF dan World Bank melalui reformasi agraria.
“Kami menawarkan apa yang harus dilakukan Indonesia sebagai bangsa besar yakni jalankan program reformasi agaria sejati, monopoli tanah dan sumber daya dihilangkan, tanah bawa ke masyarakat, dari situ pertanian akan menjadi model pembangunan industry nasional, bukan pembangunan yang berporos pada korporasi,” katanya.
