FAKE OR FACT: Bantuan untuk Lombok Hanya Demi Pencitraan Jokowi? Ini yang Terjadi di Lapangan

Oleh: Ema Sukarelawanto 19 Agustus 2018 | 11:55 WIB
FAKE OR FACT: Bantuan untuk Lombok Hanya Demi Pencitraan Jokowi? Ini yang Terjadi di Lapangan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kedua kiri) berdialog dengan anak-anak korban gempa di Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin (30/7)./ANTARA FOTO-Ahmad Subaidi

Bisnis.com, DENPASAR-- Media sosial diramaikan dengan kabar bahwa bantuan untuk korban gempa Lombok diberikan secara tidak merata. Kalau pun terjadi penyaluran bantuan semua itu tak hanya pencitraan untuk kepentingan Presiden Joko Widodo.

Atas beredarnya kabar tersebut, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas akun penyebar berita bohong atau hoax soal penyaluran bantuan untuk korban gempa Lombok tersebut.

Tiga akun instagram @sr23_official, @IndonesiaNews, dan @DetektifUpin mengunggah sebuah video prajurit TNI yang membicarakan soal penyaluran bantuan di Lombok yang dinilai telah ‘dipelintir’. 

Jenderal bntang dua itu mengatakan hal tersebut di tengah kesibukannya memonitor proses evakuasi di daerah bencana di Lombok, Sabtu (18/8/2018).

Dalam video tersebut si prajurit menjawab sejumlah pertanyaan terkait penyaluran bantuan untuk para korban gempa Lombok yang belum bisa merata.

Tetapi, pernyataan si prajurit itu dipelintir seolah pengakuan anggota TNI yang mengatakan bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan. Bahkan banyak relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak Jokowi untuk nantinya diklaim bahwa bantuan tersebut berasal dari Presiden Jokowi.

Video berdurasi 58 detik itu sesungguhnya hoax yang secara sengaja ingin mendiskreditkan dan mengadu domba TNI dengan Pemerintah, karena si prajurit yang direkam sama sekali tidak mengatakan bahwa bantuan pemerintah untuk korban Lombok adalah sebagai pencitraan.

Namun, posting ketiga akun tersebut malah menjadi viral.

Pangdam Benny tidak memungkiri bahwa prajurit yang direkam itu adalah prajurit yang ditugaskan di daerah bencana, khususnya di daerah Lombok Barat.

Jadi, kata Pangdam, prajurit ini sesungguhnya tidak mengetahui tentang distribusi bantuan yang sudah dilakukan di seluruh daerah bencana, baik yang ditempuh dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor, kendaraan truk besar, maupun melalui jalur laut dan udara yang sudah dilaksanakan sejak jauh sebelum dia diwawancarai.   

Benny menjelaskan proses penyaluran bantuan kepada para korban yang mengungsi di daerah pelosok dan pegunungan memang menemui kendala. Ada sejumlah lokasi yang medannya cukup sulit dijangkau, baik dengan mobil maupun dengan kendaraan roda dua. 

Pihak TNI bersama unsur terkait lainnya telah berupaya agar bantuan segera dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan berbagai cara, baik dengan dipikul, berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan motor trail untuk dapat menjangkau warga yang mengungsi sampai di pos-pos pengungsian yang paling terpencil sekalipun.   

Ia menegaskan TNI senantiasa bekerja sama dengan unsur terkait lainnya, bekerja keras tanpa kenal waktu untuk meminimalisir segala kendala dan permasalahan yang ada sejak awal penugasan termasuk juga dalam penyaluran bantuan kepada warga masyarakat yang menjadi korban.

“Apa pun kendalanya dan apa pun kesulitannya, TNI senantiasa melaksanakan tugas ini dengan niat yang tulus tanpa pamrih untuk segera dapat membantu kesulitan warga masyarakat,” katanya, seperti dalam rilis, Mimggu (19/8/2018). 

Dengan kenyataan tersebut, lanjut Benny, jika masih ada pihak yang menyatakan kerja keras TNI bersama unsur terkait lainnya sebagai suatu pencitraan, sungguh merupakan kekeliruan besar, itu sudah memutar balikkan fakta, menghasut, mengadu domba dan menyesatkan masyarakat.

Oleh karena itu, Pangdam meminta agar pihak kepolisian mengusut secara tuntas para pemilik akun penyebar hoax dan fitnah tersebut agar tidak berkembang menjadi bibit penyakit sosial yang meresahkan dalam suasana keprihatinan masyarakat yang sedang terkena musibah, serta dapat memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Editor: Saeno

Berita Terkini Lainnya