Bisnis.com, DENPASAR—Aksi terorisme tidak hanya memakan korban jiwa dan menebar ketakutan, tetapi juga bisa berakibat buruk terhadap perekonomian.
Ketua Forum Bela Negara DPW Bali Agustinus Nahak mengatakan aksi terorisme yang telah menimbulkan banyak korban membuat orang takut keluar rumah dan jalan ke pusat-pusat ekonomi.
“Semua elemen bangsa harus bersatu agar aksi biadab ang membawa dampak buruk dan luas itu tidak terulang lagi,” katanya dalam seminar ‘Bersatu Melawan Terorisme’, Rabu (23/5/2018) malam.
Agus Nahak menegaskan aksi terorisme bisa melumpuhkan kegiatan ekonomi dan akan menyengsarakan rakyat. Ia meminta seluruh elemen bangsa bersatu padu agar terorisme tidak bisa tumbuh di negeri ini.
Agus Nahak juga mengingatkan masyarakat di Bali tetap menjaga kekompakan untuk menjaga destinasi pariwisata internasional dan agar berhati-hati menyerap informasi dari media sosial yang bisa memecahbelah persatuan kita.
Pengamat politik dan intelijen Arya Sandhiyudha mengatakan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia harus tetap khas Indonesia, berbasis penegakan hukum dan HAM, serta mempertimbangkan keterlibatan lebih jauh TNI dengan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan publik.
Ia juga mengingatkan perlunya peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator penanggulangan terorisme agar lebih efektif sehingga tak kecolongan lagi. “Penguatan intelijen juga harus dilakukan sehingga setiap ada gejala atau potensi gangguan bisa segera ditangkal demi penyelamatan publik,” ujarnya.
Kata dia penanggulangan terorisme berbasis penegakan hukum akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab setiap terpidana teroris diadili secara terbuka dan bukti-bukti diperlihatkan di pengadilan.
Ia menyebut setiap negara menyikapi terorisme secara berbeda. Di Asia Tenggara, misalnya, Thailand dan Filipina menggunakan pendekatan yang lebih terfokus militer, Singapura dan Malaysia menggunakan pendekatan yang fokus ke intelijen.
Sementara itu Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih terfokus pendekatan hukum berbasis pertimbangan Indonesia sebagai negara hukum sekaligus demokrasi, maka sistem peradilan pidana dijadikan dasar penanggulangan terorisme.
Arya mengatakan penguatan kewenangan intelijen dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tidak akan membuatnya sama dengan ISA di Singapura dan Malaysia. Sebab, Indonesia akan tetap menggunakan pendekatan terfokus pada pendekatan hukum dan pasti ada unsur penggunaan senjata secara terbatas, pembuktian di pengadilan secara terbuka, tetapi peringkusan di awal dapat mencegah jatuhnya korban jiwa dari sipil dan meluasnya keresahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
