Bisnis.com, DENPASAR – Pembayaran klaim atau manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) dari Januari hingga November 2022 mencapai Rp2,4 triliun.
Pembayaran klaim tersebut dilakukan di lima daerah yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. Pembayaran klaim tertinggi terdapat di Bali dengan nilai Rp814,2 miliar yang dibayarkan kepada 58.415 penerima manfaat.
Kemudian di Papua nilai klaim Rp588 miliar dengan 33.881 penerima. NTB nilai klaim Rp427,5 miliar dengan 33.031 penerima manfaat, NTT nilai klaim Rp354,3 miliar dengan 25.197 penerima manfaat, dan Papua Barat Rp272,4 miliar dengan 20.005 penerima manfaat.
Sedangkan untuk tenaga kerja penerima upah (PU) yang aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banuspa hingga November 2022 mencapai 1,02 juta orang. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan keanggotaan pada 2021 yang jumlahnya 859.866 orang. Sedangkan badan usaha aktif di wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pada 2022 54.704 badan usaha.
BPJS Ketenagakerjaan wilayah Banuspa juga merealisasikan beasiswa pendidikan senilai Rp15,27 miliar kepada 4.093 orang penerima manfaat. Dengan rincian realisasi di Bali Rp7,2 miliar yang diterima oleh 1.781 orang, kemudian di NTB Rp2,4 miliar yang direalisasikan kepada 701 orang, realisasi di NTT Rp2,3 miliar yang diterima oleh 616 orang, Papua Rp2,1 miliar yang diterima oleh 673 orang, dan Papua Barat Rp1,1 miliar yang direalisasikan kepada 332 orang.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan penyaluran klaim pada 2022 masih lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan iuran dari anggota.
Baca Juga
“Nilai penerimaan BPJS di wilayah Banuspa Rp2 Triliun sedangkan klaim yang kami bayar kepada penerima manfaat Rp2,4 triliun. Untuk penerimaan iuran sendiri memang belum normal seperti sebelum pandemi karena sejumlah perusahaan yang sebelumnya menjadi anggota saat pandemi tidak lagi memiliki kapasitas untuk membayar iuran,” jelas Budi kepada media di Denpasar, Selasa (20/12/2022).
Khusus di Bali pembayaran iuran sangat dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha di sektor pariwisata. Perusahaan yang dulu melepas keanggotaan keanggotaan ketika pandemi, hingga November 2022 belum semua melakukan pendaftaran kembali ke BPJS Ketenagakerjaan karena belum normalnya operasional perusahaan tersebut.
Saat pandemi juga banyak anggota yang awalnya berstatus sebagai Penerima Upah (PU) berubah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU), disebabkan karena perusahaan tidak mampu membayarkan iuran.
BPJS Ketenagakerjaan pada 2023 fokus peningkatan keanggotaan dari sektor informal seperti petani, nelayan, pekerja harian lepas, pedagang kaki lima. “Di Bali saja pekerja di sektor informal yang baru terdaftar 12 persen, jadi potensi sangat banyak dan ini akan kami optimalkan melalui jaringan agen Perisai yang kami miliki, saat ini jumlah agen kami di wilayah Banuspa 2.262 agen,” ujar Budi.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pada 2023 sebanyak 70 juta pekerja di seluruh Indonesia sudah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, terutama di sektor informal yang akan didorong menjadi peserta mandiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
