Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik adanya instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan 40 persen belanja APBD harus ke UMKM.
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menjelaskan, Pemprov NTB sebenarnya sudah mulai berbelanja dalam jumlah besar di UMKM melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang ketika pandemi 2020.
"NTB sebenarnya sudah memulai lewat JPS gemilang, bahkan sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mengutamakan belanja di UMKM, Pergub ini saat ini sedang berproses menjadi Peraturan Daerah (Perda)," jelas Nuryanti, Selasa (26/4/2022).
Dari pemetaan Pemda, terdapat 250 UMKM yang sebenarnya sudah masuk dalam e-katalog, sehingga layak jika ikut dalam tender pemerintah, mulai dari UMKM kuliner, mebel & furnitur, produk baju seragam, dan alat perkantoran.
"Kami sudah memetakan dan banyak UMKM yang sudah masuk e-katalog dan terkurasi dengan baik, jadi NTB sebenarnya sudah siap, terbukti saat JPS Gemilang, UMKM minyak kelapa mampu berproduksi hingga 125.000 liter," kata Nuryanti.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB, Lalu Anas Amrullah, menjelaskan UMKM NTB harus disiapkan dengan optimal agar mampu mengikuti pengadaan dengan baik, jika alokasi anggaran tersebut sudah direalisasikan.
Baca Juga
"Kami menyambut baik kebijakan Mendagri tersebut, akan sangat berdampak positif bagi pertumbuhan UMKM, sekarang tugas kita bersama menyiapkan UMKM di NTB, karena kalau belanja pemerintah harus lewat tender, jika tender tentu kuantitas dan kualitas barang harus terjamin," kata Anas kepada Bisnis pada Selasa (26/4/2022).
Anas menekankan, NTB perlu membangun ekosistem di UMKM, agar terbiasa menerima pesanan dalam jumlah besar tanpa mengurangi kualitas produk.
"Jadi ekosistemnya harus terbangun dengan baik, termasuk variasi produk UMKM yang selama ini didominasi oleh kuliner, yang lain harus lebih banyak muncul," kata dia. (K48)
