Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membentuk tim khusus koordinasi petani tembakau yang bertujuan menangani masalah petani komoditas ini.
Petani tembakau yang jumlahnya besar di Nusa Tenggara Barat memiliki permasalahan seperti harga tembakau, distribusi tembakau ke perusahaan besar hingga masalah pupuk.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjelaskan tim khusus akan bertugas mengatasi solusi permasalahan petani. "Saya sudah meminta kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) untuk membentuk tim khusus dan anggotanya harus direkrut dari para petani tembakau itu sendiri," jelas Zul pada Rabu (28/7/2021).
Tim khusus akan bertugas menjembatani komunikasi intens dengan perusahaan besar yang menyerap tembakau petani sehingga petani mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merugi.
"Komunikasi dengan perusahaan besar perlu dibangun dengan tujuan kesejahteraan petani tembakau bisa terwujud," jelas Zul.
Jumlah petani tembakau di NTB menurut data pada 2020 mencapai 200.000 yang tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa. Dengan jumlah tersebut menjadi alasan dibentuknya tim khusus.
Jumlah produksi tembakau NTB menurut data Distanbun 2019 mencapai 50.000 ton. Perusahaan penyerap tembakau yang tercatat di NTB antara lain PT. Trisno Adi, PT. Sadhana, PT. Bentoel, PT. Djarum, PT. Budi Jasa Sentosa, dan PT. AOI.
Selain itu, Zul juga meminta petani tembakau untuk beralih ke teknologi dalam proses pembakaran atau oven tembakau agar kayu di hutan NTB terjaga dari pembalakan.
"Pemakaian kayu dalam skala besar harus dihentikan dengan beralih ke teknologi, kita harus menjaga ekosistem hutan agar tetap terjaga," ujar Zul. (K48)
