Bisnis.com, MATARAM - Lulusan Perguruan Tinggi atau Universitas mendominasi pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Barat sejumlah 7,07 persen atau 7.711 orang dari keseluruhan tingkat pengangguran terbuka sejumlah 3,97 persen atau 109.070 orang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat trend pengangguran lulusan universitas meningkat dibandingkan Februari 2020 yang berjumlah 3,09 persen atau meningkat 3,11 persen (Year on Year/YoY), dan meningkat 2,03 persen dibandingkan Agustus 2020 yang tingkat pengangguran 5,02 persen.
Kepala BPS NTB Suntono menjelaskan tren peningkatan tersebut terjadi pada lulusan sarjana. "Tren peningkatan pengangguran terbuka (TPT) sejumlah 7,07 persen terjadi pada lulusan universitas tingkat sarjana," jelas Suntono dikutip dari rilis, Sabtu (8/5/2021).
Tingkat pengangguran terbuka tertinggi selanjutnya diikuti oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 6,95 persen atau 7 580 orang, selanjutnya lulusan SMK sejumlah 4,34 persen atau 4.733 orang, lulusan SMP 3,65 persen atau 3.981, lulusan SD 1,95 persen atau 2.126. Sedangkan lulusan Diploma menduduki TPT terendah sejumlah 0,08 persen atau 87 orang.
"Tingkat Pengangguran Terbuka terendah terjadi pada lulusan diploma, baik diploma I hingga diploma III," ujar Suntono.
Penduduk usia kerja di NTB pada Februari 2021 berjumlah 3,85 juta orang atau meningkat 63.610 orang dibanding Februari 2020 (YoY). Penduduk usia kerja NTB mengalami tren peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Baca Juga
"Dari 3,85 juta penduduk usia kerja,71,32 persen atau 2,75 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 2,64 juta orang bekerja dan 109.070 orang pengangguran," ujar Suntono.
Tingkat pengangguran rendah juga terjadi di tamatan SMP dan SD, menurut BPS rendahnya pengangguran ditingkat SMP ke bawah dibandingkan tingkat Universitas disebabkan kecenderungan tamatan SMP yang tidak terlalu memilih pekerjaan.
"Kondisi ini kemungkinan terjadi karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak terlalu memilih pekerjaan," ungkap Suntono.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Ariadi menjelaskan NTB perlu memiliki road map ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.
"NTB sebagai daerah Super Priprotas Nasional (SPN) belum memiliki road map ketenagakerjaan dan transmigrasi, hal itu penting agar kita bisa menyiapkan SDM yang mempunyai skill sehingga tidak menjadi penonton di daerah sendiri," jelas Ariadi.
Dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menyerap tenaga kerja harus diantisipasi dengan penyiapan skill bagi putera daerah agar mampu terserap di KEK Mandalika.
"Saya sedang mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan kepala bidang dan kepala seksi di lingkungan Disnakertrans. Sistem Informasi perlu diperbaiki agar masyarakat lebih mudahengakses soal tenaga kerja dan tramsmigrasi," ungkapnya. (K48)
