Bisnis.com, DENPASAR - Manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Ulundanu Beratan, Tabanan, memutuskan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan setelah berakhir pada Desember 2020.
DTW Ulun Danu Beratan mulai dikelola mandiri oleh Gebog Pesatakan, Pengempon Pura Ulundanu sejak Januari 2021. Ketua Perkumpulan DTW Ulundanu Beratan Wayan Mustika menjelaskan walaupun kontrak sudah tidak diperpanjang, bukan berarti kerja sama dengan Pemkab Tabanan akan putus sepenuhnya.
"Kami tetap akan bekerjasama dengan pihak Pemkab Tabanan untuk promosi dan juga pengelolaan sampah sampai saat ini kami masih kerjasama," jelas Mustika kepada Bisnis pada Kamis (18/2/2021).
Tidak adanya aset Pemkab Tabanan di DTW Ulun Danu Beratan menjadi pertimbangan untuk mengelola secara mandiri. "Pemda selama ini tidak punya aset di DTW Ulundanu, oleh sebab itu kami putuskan kelola secara mandiri," jelasnya.
Walaupun tidak lagi kerja sama, Pemkab Tabanan tetap akan mendapat pemasukan dari DTW Ulun Danu Beratan dari sektor pajak.
"Januari kami sudah bayar pajak, 20 persen pajak tiket masuk, 25 persen pajak parkir, 10 persen pajak restoran. Dengan kami membayar pajak Pemda Tabanan malah lebih untung. Kalau kondisi normal bisa Rp7 miliar per tahun," jelasnya.
Selama ini Pemkab Tabanan mendapatkan 26 persen dari penghasilan di DTW Ulun Danu. Dalam kondisi normal Pemkab Tabanan bisa mendapat Rp6,5 miliar setiap tahunnya.
DTW Ulundanu merupakan salah satu objek pariwisata favorit di Kabupaten Tabanan. Sebelum pandemi Covid-19, kunjungan didominasi oleh wisatawan mancanegara. Mustika menjelaskan jika setiap bulan dari rata-rata 1000 lebih kunjungan merupakan wisman dan 800 wisatawan domestik setiap bulan.
"Sebelum Covid-19 rata-rata kunjungan diatas 2.000 setiap bulan dan didominasi wisatawan mancanegara," pungkasnya.(K48)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
