Bisnis.com, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali menilai perolehan literasi dan inklusi keuangan Bali yang lebih tinggi dari rata-rata nasional masih belum optimal.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan di Bali pada 2019 mencapai level 92,91 persen atau lebih tinggi dari indeks inklusi nasional 76,19 persen dan target nasional 75 persen. Indeks literasi keuangan Provinsi Bali pada tahun lalu mencapai 38,06 persen, juga lebih tinggi sedikit dari indeks literasi nasional 38,08 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pun meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk bekerja optimal untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat kedepannya. Pembentukan TPAKD di Kabupaten/Kota, harus jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi kedepannya.
Adapun Pemerintah Bali baru saja mengukuhkan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Rabu (2/12/2020) pagi.
"Meskipun angkanya masih diatas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekedar seremonial saja," katanya seperti dikutip dalam rilis, Rabu (2/12/2020).
Sejumlah langkah saat ini dilakukan Bali untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Contohnya kurbali.com yang merupakan website kredit usaha rakyat. Hanya saja, platform tersebut dinilai belum banyak diakses oleh publik.
"UMKM kita itu jumlahnya ratusan ribu. Idealnya semua tahu dan bisa akses informasi tentang KUR ini.Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal," sebutnya.
Dewa Indra juga menjelaskan bahwa saat ini di lingkungan pemerintah provinsi Bali tidak ada lagi menggunakan transaksi tunai alias telah beralih ke cash less.
"Kita dorong lagi cashless ini ke penggunaan QRIS [Quick Response Code Indonesian Standard] sebagai standarisasi pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle," sebutnya.
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra) Giri Tribroto menyatakan, sesuai arahan presiden, seluruh daerah harus mendukung untuk mempercepat akses keuangan masyarakat baik Tabungan atau kredit. Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.
"Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten kota serta meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan," sebutnya.
Salah satu program yang ditekankan Tribroto selain KUR bagi UMKM, adalah peningkatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Dalam acara pengukuhan tersebut, nampak pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Sekda dan perwakilan se-kabupaten/kota, pimpinan lembaga keuangan serta OPD terkait.
