Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kembali memberikan bantuan sembako sebanyak 11.000 paket pada tahap kedua. Setelah sebelumnya, pada tahap pertama sudah membagikan sebanyak 8.600 paket sembako kepada para pekerja pariwisata.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan agar asosiasi pariwisata yang ada segera menginformasikan kepada seluruh anggotanya sekaligus untuk mendata seluruh pekerja pariwisata yang belum memperoleh bantuan.
"Pekerja yang nantinya akan diberikan bantuan adalah para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pekerja yang dirumahkan tanpa bayaran," katanya melalui siaran pers, Senin (27/4/2020).
Dia menjelaskan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban bagi seluruh pekerja pariwisata karena berhentinya aktivitas pariwisata akibat dampak dari penyebaran Covid-19. Untuk Tahap kedua ini akan dibagikan lagi kepada para pekerja yang belum menerima pada tahap pertama.
Sementara itu, untuk mendata calon penerima tersebut, sambungnya, pendataan harus dilaksanakan lewat asosiasi pariwisata yang ada dan asosiasi diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pekerja hotel dan restoran akan didata oleh PHRI, pekerja travel agent dan biro perjalanan akan didata oleh Asita, dan guide oleh HPI.
"Agar tidak memakan waktu yang lama, maka para pekerja diharapkan segera berkoordinasi dengan asosiasi terkait sesuai perusahaan tempatnya bekerja," tuturnya.
Baca Juga
Menurut Ketua PHRI Kabupaten Badung I.G.A.N Rai Surya Wijaya, sebagai pelaku pariwisata yang juga memiliki banyak pekerja, menyarankan agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah.
Hal ini dikawatirkan Gung Rai karena jumlah pekerja di sektor pariwisata sangat banyak, ada 300.000 di bidang hotel dan restoran saja, di bidang transportasi ada 75.000, selain itu sektor industri ada 360.000, dan sektor perdagangan ada 550.000, dengan total sebanyak 1.285.000.
"Hal ini sangat tidak sebanding dengan bantuan yang dikucurkan yaitu 8.600 paket di tahap pertama dan rencananya 11.000 paket untuk tahap kedua," ungkapnya.
Maka dari itu, dia menegaskan, diperlukan mekanisme yang benar dalam penyalurannya agar tidak terjadi permasalahan di lapangan. Jangan sampai sekelas manager atau owner dari perusahan yang sampai menerima paket bantuan.
