Bisnis.com, DENPASAR - Pemberitaan dari media wisata AS, Fodors Travel, yang menuliskan bahwa Bali disebut sebagai salah satu destinasi yang tidak disarankan untuk dikunjungi pada 2020 mendatang menuai protes.
Indonesian Hotel General Manager Association Chapter Bali (IHGMA) menilai pemberitaan tersebut kurang fair. I Made Ramia Adnyana, Waketum DPP IHGMA, mengatakan kunjungan wisatawan manca negara ke Bali selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa destinasi ini masih diminati.
Ramia menjelaskan bahwa penilaian suatu destinasi jangan hanya berdasar satu atau beberapa parameter saja.
"Mana pemberitaan tentang turis yang datang menjadi repeater guest ke Bali? Juga meningkatnya kembali wisatawan Australia beberapa bulan ini yang sempat rendah beberapa waktu yang lalu? Pemberitaan ini terkesan kurang fair dan berimbang mengingat Bali masih menjdi Top Holidays Destination of the world," ujarnya.
IHGMA sendiri ungkapnya, menanggapi isu berita tersebut sebagai media kontrol dan alert bagi semua insan pariwisata khususnya di Bali. Bahwa banyak pihak baik secara langsung dan tidak langsung mengawasi kita entah dengan tujuan apa.
Baca Juga
Intinya, kata dia, diharapkan semua pihak bisa bekerja dengan baik selain memajukan perusahaannya adalah juga untuk menjaga destinasi secara bersama-sama.
Ketua DPD IHGMA Bali, I Nyoman Astama, mengatakan pertanyaan yang muncul di pemberitaan tanpa didukung data komprehensif dan tendensius.
"Karena berdasarkan beberapa pengalaman dalam kejadian yang terjadi di Bali beberapa media asing akan membuat headline news di media online maupun mainstream bahkan televisi, seperti kejadian Gunung Agung meletus, Rancangan KUHP, dll. Tidak bisa dilepaskan dari persaingan destinasi, atau bisa juga disebut sebagai 'pesanan', untuk mendiskreditkan Bali," ungkapnya.
Dia menyadari tantangan yang dihadapi Bali sebagai destinasi pariwisata popular di dunia, namun harus diapresiasi upaya-upaya Pemerintah Bali dan komponen masyarakat Bali dalam mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.
Dia berharap pemerintah melalui lembaga terkait dapat mengeluarkan klarifikasi resmi untuk menjelaskan hal itu.
