Bisnis.com, DENPASAR – Bali mengejar realisasi elektronifikasi 100% pada segala macam transaksi pemerintahan daerah di Pulau Dewata untuk menciptakan transparansi hingga efisiensi rupiah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Causa Iman Karana mengatakan Pulau Dewata diharapkan mampu menjadi pilot project untuk rencana elektronifikasi pada transaksi di pemerintahan. Apalagi, Bali sebelumnya telah berhasil merealisasi elektronifikasi tol pada 1 Oktober 2017 lalu.
Menurutnya, elektronifikasi transaksi ini akan menguntungkan pemerintah daerah karena akan menciptakan efisiensi rupiah dengan menekan biaya pengelolaan uang dan cash handling. Selain juga, tidak perlu membawa uang tunai, meningkatkan akses masyarakat lebih luas, transparansi transaksi, dan dan perencanaan ekonomi lebih kuat.
“Bali sebagai masyarakat internasional tentu kita harus mengenalkan elektronifikasi,” katanya, Senin (11/2/2019).
Asisten III Setda Provinsi Bali I Wayan Suarjana mengatakan transaksi keuangan yang sudah dilakukan secara non tunai pada pemerintahan lebih didominasi pada belanja daerah. Kegiatan transaksi belanja daerah tersebut mulai dari belanja pegawai, belanja modal, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, hingga belanja bantuan keuangan.
Sementara, penerimaan pemerintah daerah yang sudah dilakukan secara non tunai yakni e-retribusi parkir di Tabanan dan Gianyar, dan e-retribusi pasar Mangupura.
“Kita masih perlu melakukan penyempurnaan, kita mendorong agar seluruhnya nontunai karena keuntungannya aman dan nyaman,” katanya.
