Bisnis.com, DENPASAR – Bank Pembangunan Daerah Bali mengharapkan adanya penambahan modal dari pemerintah provinsi pada 2019 ini untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis dan deviden pemegang saham.
Komisaris Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Ketut Nurcahya mengatakan jumlah modal yang telah disahamkan hingga Januari 2019 yakni sebesar Rp1,7 triliun.
Pemegang saham terbesar BPD Bali adalah Pemerintah Kabupaten Badung yang presentasenya mencapai 44,57%. Sementara, presentase kepemilikan saham pemerintah provinsi Bali lebih kecil yakni 34,23%.
Dia pun mengharapkan pemerintah Provinsi Bali mampu melakukan penambahan modal pada tahun ini sekitar Rp100 miliar sampai Rp200 miliar untuk mendukung kinerja bisnis Bank. Selain juga, mampu meningkatkan jumlah deviden yang diterima pemerintah provinsi.
Apalagi, pemerintah provinsi biasanya selalu menjadi pemegang saham terbesar di BPD pada umumnya. Hanya Bank BPD Bali yang memiliki dua pemegang saham kendali yakni Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang cukup tinggi lantaran sektor pariwisata menyebabkan besarnya penyertaan modal yang mampu disetorkan ke BPD Bali.
Baca Juga
“Kita memiliki harapan agar pemerintah provinsi lebih tinggi dari Badung karena sekarang kan provinsi juga dibebankan untuk membayar gaji perangkat daerah yang sudah naik ke golongan setingkat IIA,” katanya, Selasa (22/1/2019).
Adapun pada 2018 lalu, beberapa pemerintah kabupaten juga telah meningkatkan kepemilikan saham di BPD Bali lewat melakukan penambahan modal.
Pemerintah Jembarana misalnya melakukan penambahan modal sebesar Rp8 miliar pada 2018 lalu dengan presentase kepemilikan saham di BPD Bali saat ini sebesar 2,06%.
Denpasar pada 2018 lalu juga melakukan penambahan modal sebesar Rp18 miliar dengan presentase kepemilikan saham di BPD Bali saat ini 8,77%.
Gianyar pada tahun lalu juga melakukan penambahan modal sebesar Rp3 miliar dengan presentase kepemilikan saham di BPD Bali saat ini sebesar 1,43%.
“Prinsip kita begitu ada setoran modal segera diproses jadi deviden yang didapatkan lebih cepat, supaya missal tidak setor bulan mei, deviden yang sesuai baru didapatkan Maret berikutnya,” katanya.
