Bisnis.com, DENPASAR--Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sinyal mengenai perlunya hunian vertikal di daerah ini, tetapi syaratnya harus tetap memperhatikan kearifan lokal.
Dia juga meminta rencana hunian vertikal tersebut harus melalui kajian terlebih dulu, karena kita di Bali ada Desa Adat. Agar jangan sampai nanti menjadi masalah karena ada aturan adat.
"Memperhatikan kebutuhan hunian bagi masyarakat 30 tahun ke depan serta keterbatasan lahan maka perlu dipikirkan untuk pengembangan hunian secara vertikal tetapi harus tetap memperhatikan kearifan lokal," jelasnya saat rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Bali 2018 di Nusa Dua, Senin (3/12/2018).
Diakuinya permasalahan mendasar khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah adalah masalah kemampuan atau daya beli masih sangat terbatas serta tingginya tingkat suku bunga kredit untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah.
Terkait hal itu, pihaknya mendukung program subsidi perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Dia menefaskan pembangunan Bali kedepan akan dilaksanakan secara terintegrasi, satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu kebijakan dan satu tata kelola (one island one management) sebagai respon terhadap desakan perkembangan wilayah yang cenderung kapitalistik dan pro pasar.
Baca Juga
Kebijakan ini juga merupakan upaya untuk merespon adanya degradasi budaya spiritual dan degradasi ekologi di Provinsi Bali.
"Dengan konsep one island one management diharapkan sektor properti akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan bidang usaha pariwisata," jelasnya.
Sebelumnya, ditemui di tempat terpisah, Ketua DPD REI Bali Pande Agus Widura mengungkapkan pihaknya sudah membuat kajian mengenai hunian vertikal. Menurutnya, usulan hunian vertikal muncul untuk mengatasi persoalan terbatasnya lahan dan pasokan properti residensial di Bali.
Di sisi lain, kebutuhan perumahan oleh masyarakat sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya backlog. Tanpa ada upaya seperti pengembangan hunian vertikal, dikhawatirkan luasan lahan produktif di Pulau Dewata akan semakin berkurang.
"Hunian vertikal yang kami usulkan juga tidak di semua tempat tetapi ada zonasi-zonasi khusus sehingga mengakomodir kebutuhan khususnya karyawan di sektor pariwisata," paparnya.
