Bisnis.com, MANGUPURA — Pemerintah diharapkan kian mempermudah pengembangan moda transportasi massal dengan mengoptimalkan pemberian insentif.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan daerah-daerah di Indonesia yang rawan macet agar mulai memikirkan untuk mengurangi insentif untuk kendaraan pribadi dan sebaliknya memberi insentif untuk angkutan publik.
“Insentif untuk pembangunan transportasi publik perlu ditingkatkan, sebaliknya pertumbuhan kendaraan pribadi agar dapat dikendalikan,” katanya, Kamis (15/11/2018).
Tito menyampaikan hal tersebut saat seusai penandatanganan nota kesepahaman pengembangan dan pemanfaatan aplikasi layanan Samsat Online Nasional di sela-sela acara Rakor Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional di Kuta.
Kerja sama tersebut melibatkan tiga pihak, yakni Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak pertama, pemda dari 23 provinsi sebagai pihak kedua, serta kalangan perbankan, termasuk Bank Bukopin, sebagai pihak ketiga.
Soal transportasi massal, Tito mencontohkan Singapura yang mempersulit kepemilikan kendaraan pribadi dengan meninggikan tarif pajak, membatasi tempat parkir dan menaikan tarif parkir, dll.
Tito sempat menyentil Guburnur Bali Wayan Koster bahwa kemacetan lalu lintas mulai terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Dewata.
“Maaf Pak Koster, hal ini harus saya sampaikan, mudah-mudahan segera mendapatkan solusi,” katanya.
Menurutnya lalu lintas seperti pembuluh darah. “Kalau lalu lintas lancar maka segalanya akan berjalan lancar, terutama ekonomi dan pembangunan,” ujarnya.
"Tentunya kita harapkan e-Samsat ini segera dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan pusat, daerah, dan swasta dalam hal pembiayaan pembangunan," ujar Tito.
