Bisnis.com, MATARAM – Anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membenahi infrastruktur telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang masuk pada tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada tiga pos infrastruktur utama yaitu jalan, listrik, dan air.
Bupati Lombok Timur Sukisman Azmy mengatakan dalam APBD Perubahan terkait anggaran infrastruktur memang sudah masuk, sayangnya jumlahnya masih relatif kecil untuk melakukan pembangunan dan perbaikan yang menyeluruh.
"Infrastruktur di Lombok Timur tertinggal dengan kabupaten/kota yang lain. Padahal di sini cukup banyak destinasi wisata yang bisa ditunjang dengan adanya infrastruktur yang memadai," ujar Sukisman di Mataram, Jumat (9/11/2018).
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan pada 2019 pembangunan infrastruktur masuk menjadi program prioritas untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah. Salah satu yang menjadi sasaran adalah pembangunan ratusan kilometer jalan dengan sistem multiyears selama tiga tahun.
Demikian halnya untuk infrastruktur yang menunjang ketersediaan air bersih, baik itu untuk kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari maupun untuk pertanian. Pihaknya akan berupaya maksimal mengalirkan air ke daerah-daerah yang selama ini menderita kekeringan.
Untuk jangka pendek, pemerintah kabupaten akan menyuplai air bersih ke warga-warga yang membutuhkan dan semua gratis. Sementara untuk jangka panjang, pihaknya akan memaksimalkan keberadaan bendungan atau dam yang ada serta mencari sumber-sumber mata air baru untuk dapat dimanfaatkan.
Bupati yang dilantik pada September 2018 ini mengatakan dampak bencana gempa bumi beruntun yang melanda Pulau Lombok, termasuk wilayah Lotim beberapa waktu lalu telah mempengaruhi berbagai sektor termasuk pariwisata.
Sukisman mencontohkan, Sembalun yang merupakan andalan Lombok Timur dan bahkan menjadi ikon pariwisata NTB, menjadi sepi pengunjung.
Akibat lanjutan yang muncul, ribuan warga Sembalun yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pariwisata, kini menjadi pengangguran, yang kalau berlanjut tentu akan berdampak terhadap masalah sosial.
“Kami mencoba melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, agar untuk sementara kembali menggarap bidang pertanian dan perkebunan yang selama ini belum maksimal dikerjakan,” ujar Sukisman.
