Bisnis.com, DENPASAR--Kabupaten Tabanan mulai memetakan potensi usaha kecil dan menengah dengan menggelar focus group discussion atau FGD.
Hasil FGD tersebut diharapkan dapat menjadi sumber membuat peta jalan pengembangan UMKM di kabupaten berjuluk lumbung beras Bali tersebut.
Kadis Koperasi dan UKM Tabanan Anak Agung Gede Dalem Tresna Ngurah mengatakan salah satu peta jalan pemberdayaan UKM berbasis potensi lokal adalah Kawasan Nikosake.
Daerah ini meliputi Desa Belimbing dengan Niranya, Desa Munduk Temu dan Desa Sanda dengan kopinya, Desa Lumbung Kauh dengan kelapanya, dan Desa Wanagiri dengan salaknya.
Baca Juga
“Adapun Road map strateginya meliputi 6 aspek yaitu memperkuat kelembagaan, menyiapkan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,mempermudah perijinan usaha, penguatan akses permodalan dan terakhir memperluas akses pemasaran,” jelasnya, Senin (13/8/2018).
Dia menambahkan pengembangan dan pemberdayaan di kawasan Nikosake untuk di sektor sekunder. Adapun sektornya adalah pada tahapan pengolahan produk hasil pertanian. Yang dibutuhkan adalah kelompok yang dibentuk UMKM atau kelompok pengolah hasil pertanian.
“Sektor sekunder adalah sektor pengolah hasil pertanian. Untuk pengolahnya dibutuhkan kelompok yang dibentuk UMKM atau kelompok pengolah hasil,” ujarnya.
Tabanan bagian barat memiliki potensi sektor pertanian sehingga harus dilestarikan dengan didukung kemajuan teknologi. Produksi pertanian di Tabanan cukup melimpah, sehingga diperlukan konsep pemasaran melalui konsep analisis kebutuhan pasar.
Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menambahkan untuk sektor primer adalah petani sebagai penghasil bahan baku, di sektor sekunder adalah pengolah hasil, dan sektor tersier adalah pemasaran atau menjual. Menurutnya, sektor sekunder yang membutuhkan kelompok pengolah hasil.
Wiratmaja melanjutkan bahwa untuk pabrik atau pengolahan tidak ada di BUMDes. Pengolahan adanya di masyarakat, sehingga nilai tambahnya ada di masyarakat. BUMDes adalah distributor.
"Bumdes tidak boleh jual ke pasar bebas, harus dijual ke BUMDa. Dan BUMDa-lah yang ditakdirkan harus jualan produk-produk ini. Dalam sistem ini harus ada perdagangan yang jujur, harus ada kesepakatan harga,” tegasnya.
