Bisnis.com, DENPASAR—Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia terkait rencana bandara di Bali Utara hanya mengacu pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek lain.
Padahal, sebuah studi idealnya juga mempertimbangkan aspek lain seperti sosial, politik dan budaya. Penegasan itu disampaikan Pastika dalam rapat koordinasi untuk mendengar paparan hasil studi “Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative” yang dilakukan Konsultan Bank Dunia di Kemenko Maritim.
Pastika menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa pembangunan bandara di bali utara tidak layak. Dia menegaskan rencana pembangunan bandara baru di Kawasan Bali Utara didasari atas kepentingan yang lebih besar yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara kawasan Bali Selatan dan Bali Utara.
Menurutnya, keberadaan bandara di Bali Utara sudah didambakan sejak lama dan telah tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009. Dia meyakini, kehadiran bandara baru itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah Bali secara keseluruhan.
“Tidak hanya dari segi pendapatan, kreatifitas masyarakat sekitar kawasan juga akan meningkat,” jelasnya dikutip dari siaran pers, Selasa (20/3/2018).
Terkait dengan rekomendasi untuk membangun jalan menembus gunung untuk memperpendek akses Denpasar-Singaraja, Pastika berpendapat bahwa hal itu bisa digarap secara simultan dengan pembangunan bandara baru. Karena itu pihaknya menyayangkan karena studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia tak melibatkan Pemprov Bali.
Dia berharap jika nantinya ada studi ulang, pihak Bank Dunia melibatkan Pemprov dan masyarakat Bali sebagai pihak yang paling mengetahui pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan. Kemenko Maritim memutuskan akan membahas persoalan ini secara lebih intens setelah mendengarkan paparan Konsultan Bank Dunia dan penjelasan Gubernur Pastika.
