Bisnis.com, DENPASAR—Pemprov Bali akan berjuang keras agar rencana pembangunan bandara di utara terwujud karena merupakan salah satu proyek infrastruktur yang ditetapkan dalam Perda RTRW Bali.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan pembangunan bandara di wilayah utara adalah salah satu upaya mengatasi ketimpangan perekonomian di daerah ini. Menurutnya, ketimpangan kesejahteraan terjadi di destinasi wisata ini terjadi karena infrastruktur di utara yakni Kabupaten Buleleng sangat minim.
“Kami akan berjuang supaya tidak batal dan rencana ini sebenarnya sudah sejak 2009 makanya masuk perda no.16/2009 tentang RTRW makanya kami ingin supaya terus berlangsung meskipun tidak pakai uang pemerintah,” jelasnya, Rabu (7/3/2018).
Pastika menekankan sejak menjabat gubernur Bali, persoalan ketimpangan kesejahteraan wilayah adalah salah satu hal yang tidak kunjung bisa dituntaskan hingga kini.
Menurutnya, pada saat ini Bali selatan penuh dengan SDM dari Bali utara karena di daerah utara tidak ada fasilitas untuk bekerja.
Gubernur yang berasal dari Buleleng ini menegaskan infrastruktur merupakan kunci pemerataan ekonomi di Pulau Dewata sehingga keberadaan bandara sangat diperlukan. Sekarang ini akses infrastruktur ke utara sangat minim dan susah diakses wisatawan sehingga daerahnya tidak kunjung mendapatkan kesejahteraan seperti daerah selatan.
“Bagaimana bisa paksa orang kesana kalau perjalannya sampai 3 jam lebih dan mabuk lagi di jalan. Makanya numpuk di selatan,” jelasnya.
Mantan Kapolda Bali ini mengaku sudah berkomunikasi dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait statemen adanya pembatalan. Dia menegaskan bahwa belum ada sikap resmi pembatalan melainkan baru wacana karena adanya informasi hasil kajian studi yang dilakukan Bank Dunia dan Universitas Udayana.
Hasil studi yang akan dipaparkan minggu depan tersebut, idealnya untuk menyeimbangkan Bali utara dan selatan adalah dengan membangun akses jalan tol menembus pegunungan.
Adapun jalur kereta api dinyatakan tidak layak karena akan mengganggu keindahan pemandangan Bali. Solusi lainnya adalah pengembangan terminal kapal Ro-ro dari Banyuwangi ke Bali utara.
Pastika mengaku sudah diundang Menko Kemaritiman pada minggu depan untuk mendengarkan paparan tersebut. Hanya saja dia menyesalkan pelaksanaan kajian itu karena tidak melibatkan pemprov selaku pihak yang berwenang dan membutuhkan infrastruktur.
