Bisnis.com, DENPASAR—Pembatalan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara menjadi preseden buruk dan merugikan daerah yang sedang getol menghadirkan investasi swasta.
Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengatakan keputusan tersebut jug dinilai kontradiksi dengan kebijakan pemerintah yang mendorong swasta ikut aktif dalam pembangunan di seluruh Tanah Air.
“Ini [keputusan pembatalan bandara] juga bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk membuat keseimbangan dan pemerataan kue pariwisata di Bali selatan dan utara,” katanya ketika dihubungi, Selasa (6/3/2018).
Menurut Tamba semangat pemerintah untuk memangkas birokrasi pegurusan perizinan juga tidak sesuai dengan kenyataan, karena pihak PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) telah mengajukan perizinan sejak empat tahun silam.
“Saya lihat selama itu tidak ada komunikasi yang terbuka, jika ada persyaratan yang kurang, langsung disampaikan dong, ini kan seperti menggantung tak menentu, kemudian tiba-tiba tak ada izin penentuan lokasi,” katanya.
Dia bersama anggota komisi yang lain bertekad mempertanyakan secara langsung kepada Menteri Perhubungan. Rencananya, Kamis (8 Maret) mendatang dia akan ke Jakarta untuk bertemu Menhub agar semuanya menjadi benderang.
Tamba yang membidangi pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan itu menambahkan apakah ada permainan di balik pembatalan ini, seperti adakah unsur politis, persaingan antara BUMN dan swasta, atau pemerintah pusat pilih-pilih dalam menerima invesor asing.
Presiden Direktur PT BIBU I Made Mangku belum lama ini mengatakan telah berulang kali menyampaikan keinginan bertemu Menhub tapi tak pernah mendapatkan kesempatan hingga pembatalan terjadi. Kata dia PT BIBU telah merampungkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bandara.
Bahkan, menurut Chairman PT BIBU Iwan Erwanto 16 investor dari Kanada, Amerika Serikat, dan Timur Tengah yang tergabung dalam konsorsium Kinessis Capital and Investment (KCNI) siap mengucurkan total alokasi dana Rp50 triliun.
Akhir pekan lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membatalkan rencana proyek bandara dengan pertimbangan hasil studi World Bank dan Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
Kata Luhut, alasannya kesulitan membangun akses kereta api. Selain itu, pemerintah memprioritaskan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan menambah runway dan tempat parkir pesawat.
Pemerintah juga akan membangun jalur kapal RoRo dari Pelabuhan Banyuwangi ke Bali utara sehingga kelak mobil yang masuk ke Denpasar bisa berkurang 30% sampai 40% dan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas.
