Bisnis.com, DENPASAR—Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Bali pada tahun ini diperkirakan hanya akan terserap 70% dari total target yang ditetapkan senilai Rp4,3 triliun.
OJK Bali mencatat hingga akhir Oktober 2017, realisasi KUR di Pulau Dewata mencapai Rp2,57 triliun atau baru 58% dari target hingga akhir tahun. Ketatnya persyaratan bagi calon nasabah KUR ditambah dengan kondisi perekonomian yang tidak seagresif tahun sebelumnya karena terjadi erupsi Gunung Agung menjadi kendala pencairan sesuai target.
Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Hizbullah mencontohkan persyaratan tambahan dari kementerian berupa larangan penerima KUR memiliki kartu kredit membuat masyarakat kesusahan meraih pinjaman.
“Di Bali kan pengusaha kecil ada yang pegang kartu kredit. Terus harus punya e-KTP, tapi pembuatan e-KTP kan terlambat juga,” jelasnya, Senin (11/12/2017).
Ditambahkan olehnya, persyaratan lain yang menghadang adalah terkait kewajiban penerima dana KUR di atas Rp25 juta memiliki NPWP. Masih banyak calon nasabah belum bisa memenuhi kewajiban itu sehingga tidak berhasil mencairkan KUR.
Kendala terakhir tentu saja dampak erupsi Gunung Agung yang membuat pelambatan ekonomi di Pulau Dewata dan pengusaha tidak mengajukan kredit. Selain itu, sejumlah perbankan yang biasa menggenjot penyaluran mulai memilih mengerem. Hizbullah mencontohkan akibat kombinasi kendala itu, pencairan seperti di BRI Bali yang pada tahun lalu kekurangan sekarang justru baru 62% dari target.
“BRI dulu triwulan III saja sudah habis plafonnya dan kekurangan sekarang justru rendah. Laporan dari bank memang mereka agak mengerem,” tuturnya.
Penyalur KUR sebanyak 8 bank nasional, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BPD Bali, Bank Arta Graha, BCA, BRI Syariah, Bukopin dan Maybank. BRI tercatat sebagai bank paling banyak menyalurkan KUR di Bali mencapai Rp1,8 triliun, diikuti Bank Mandiri Rp338 miliar, BNI Rp217 miliar, BPD Bali Rp200,6 miliar, Bank Artha Graha Rp6,6 miliar, BRI syariah Rp2,9 miliar, BCA Rp1,1 miliar, Bukopin Rp1,2 miliar.
Sektor usaha yang paling banyak mendapatkan KUR adalah perdagangan besar dan eceran sebanyak 62% dari total KUR yang disalurkan. Adapun sektor hulu seperti pertanian hanya 14%, sisanya sektor industri pengolahan 8%, akomodasi dan makan minum 6%, jasa masyarakat sosial dan hiburan 4%, sisanya sektor lain-lain.
Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali Ketut Sudikerta meminta regulator menginventaris kendala sehingga penyaluran KUR lebih merata. Secara khusus pihaknya mendorong bank agar menyalurkan ke sektor-sektor produktif dan hulu seperti pertanian dan perkebunan.
“Harus dicari tahu apa kendala agar bisa disalurkan ke seluruh sektor khususnya produktif jangan hanya di kota besar dan satu sektor saja yang dapat,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan UMKM dengan fasilitas KUR saling berkaitan dan sangat penting. Pelaku UMKM banyak berada di desa-desa sehingga patut mendaptkan dukungan dari pemda dan instansi lain melalui permodalan. Dengan begitu mereka bisa terus meningkatkan usahanya, dan akan memberi dampak bagi peningkatan perekonomian.
