Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyaluran Subsidi Bunga KUR di Bali Capai Rp586,34 Miliar

Sejak 2020 hingga 2022 atau selama tiga tahun terakhir negara telah menyalurkan Rp1,9 triliun bunga KUR di Bali.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran subsidi bunga kepada nasabah yang memiliki pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bali sepanjang 2022 mencapai Rp586,34 miliar. Nilai tersebut sudah turun jika dibandingkan dengan subsidi bunga KUR di 2022 yang mencapai Rp751,9 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, menjelaskan subsidi bunga KUR disalurkan kepada pemerintah untuk meringankan kredit pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

“Sejak 2020 hingga 2022 atau selama tiga tahun terakhir negara telah menyalurkan Rp1,9 triliun bunga KUR di Bali. Ini meringankan kredit para pelaku UMKM, pada 2020 subsidi yang tersalurkan Rp584,12 miliar, kemudian di 2021 naik menjadi Rp751,9 miliar dan di 2022 turun ke Rp586,34 miliar. Penurunan ini terjadi seiring dengan membaiknya iklim usaha di Bali,” jelas Nugroho kepada media, Rabu (25/1/2023).

Selama 2022, penyaluran subsidi KUR terbesar direalisasikan di Kota Denpasar dengan nilai Rp97,5 miliar, kemudian Kabupaten Tabanan Rp78,01 miliar, Gianyar Rp77,59 miliar, Badung Rp75,86 miliar, Buleleng Rp75,81 miliar, Jembrana 55,02 miliar, Karangasem Rp54,58 miliar, Bangli Rp38,49 miliar, dan Klungkung Rp33,4 miliar.

Sementara itu penyaluran KUR di Pulau Dewata sepanjang 2022 mencapai Rp9,1 triliun. Pembiayaan terbesar disalurkan ke sektor mikro dengan nilai Rp5,3 triliun, kemudian ke sektor usaha kecil Rp3,6 triliun, pelaku usaha ultra mikro atau UMi Rp27,9 miliar, pelaku usaha super ultra mikro atau supermi Rp70,07 miliar dan kredit TKI hanya Rp juta.

Nugroho menjelaskan penyaluran KUR paling besar ke sektor perdagangan besar dan eceran dengan persentase 43 persen, kemudian ke pembiayaan pertanian dan kehutanan 21,4 persen, industri pengolahan 13,6 persen, jasa kemasyarakatan 9,2 persen, sektor akomodasi makanan dan minuman (akmamin) 8,9 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper