Bisnis.com, DENPASAR – Kawasan Bali dan Nusa Tenggara masuk dalam prioritas rencana pengembangan industri pangan (RPIN) yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka memperkuat stok pangan nasional.
RPIN ini sudah dirancang untuk pengembangan industri pangan periode 2015 hingga 2035. Untuk mewujudkan program tersebut, tiga Provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Industri Pangan.
Bali telah mengeluarkan Perda nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Bali, yang salah satunya adalah industri pangan. Kemudian NTB telah mengeluarkan Perda nomor 31 Tahun 2021, tentang rencana pembangunan industri daerah yang salah satu prioritasnya industri pangan. Sementara NTT hingga saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan belum disahkan menjadi Perda.
Dalam roadmap/peta jalan pengembangan industri pangan di Bali Nusra yang dirilis oleh Bank Indonesia, terdapat 12 komoditas pangan yang akan diindustrialisasi seperti komoditas beras, jagung, bawang merah, sayur-sayuran, kopi, ikan, sapi, kambing, ayam, kelapa, vanili.
Ketiga daerah akan berkolaborasi dalam mengembangkan industri tersebut dengan berbasis kepada potensi masing-masing daerah. Sebanyak 12 komoditas tersebut memang banyak dihasilkan di Bali Nusra, seperti NTB bawang merah banyak terdapat di Bali dan NTB.
Menurut data BPS, NTB misalnya mampu menghasilkan 222.536 ton bawang merah setiap tahun. Kemudian Bali bisa menghasilkan 23.215 ton yang mayoritas berada di Kabupaten Bangli. Kemudian beras NTB merupakan produsen beras utama di Bali Nusra dengan jumlah produksi mencapai 811.650 ton per tahun.
Baca Juga
Walaupun Perda kedua daerah sudah direalisasikan, tetapi implementasinya hingga saat ini masih belum sampai tahap pembuatan industri pengolahan secara masif dan berskala besar. Masing-masing daerah masih dalam tahap kerja sama dalam pemenuhan komoditas strategis. Seperti kerja sama antara Lombok Barat dengan Kabupaten Bangli dalam pengiriman Jagung dari Lombok Barat ke Bangli, kemudian kerja sama Kota Mataram dan Kabupaten Bangli untuk memenuhi bawang merah di Kota Mataram.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Trisno Nugroho menjelaskan adanya upaya hilirisasi yang dirancang oleh pemerintah pusat ini bagian dari upaya menjaga stok pangan dan kestabilan harga komoditas strategis di Bali Nusra.
“Selama ini komoditas volatile food menjadi penyebab inflasi maupun deflasi yang merugikan petani, dengan industrialisasi terpadu di Bali Nusra, diharapkan dapat menjaga stabilitas harga secara berkesinambungan,” jelas Trisno kepada media dikutip, Senin (12/12/2022).
Bali sendiri telah memulai dengan menggerakkan perusahaan umum daerah (Perumda) di tingkat kabupaten sebagai off taker atau yang menampung hasil panen petani di Bali. Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan Perumda Dharma Santika Tabanan sudah mulai menampung hasil panen petani, dan dipasarkan secara meluas khususnya ke hotel-hotel, supermarket, hingga restoran di Bali. Tetapi Bali masih belum sampai dalam tahap pembentukan industri pengolahan komoditas tersebut.
Nusa Tenggara Barat sudah sejak 2020 telah memulai program industrialisasi bahan pangan di tingkat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), konsep industrialisasi yang ditawarkan oleh Gubernur Zulkieflimansyah bukan industrialisasi dalam skala besar atau pabrik, tetapi industrialisasi yang dilakukan oleh skala UMKM untuk memberi nilai tambah terhadap produk pangan NTB. Tetapi tawaran ini belum banyak membuahkan hasil hingga 2023 khususnya di sektor pangan. Pengolahan-pengolahan pangan yang dilakukan masih dalam sporadis.
Pemprov NTB telah merancang industri pakan untuk mengolah hasil jagung petani yang besar menjadi pakan sehingga NTB bisa mandiri pakan dan tidak terjebak lagi dengan harga pakan yang mahal di musim tertentu. Pemprov juga mendorong adanya pengolahan bawang merah di Bima menjadi produk jadi, agar ketika musim panen harga bawang tetap stabil karena ada industri yang menyerap. Harga bawang di Bima ketika musim panen kerap anjlok ke harga Rp5.000 per kg, fenomena ini menimbulkan gejolak sosial di tingkat petani seperti yang terjadi pada 2021.
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menjelaskan saat ini NTB sedang merancang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan Kota (RPIK) yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan industri di daerah dalam 20 tahun ke depan.
“Seperti RPIK Kota Mataram yang baru saja rampung yang isinya rancangan industrialisasi kota Mataram dalam 20 tahun kedepan, kami akan meminta kabupaten lain untuk mencontoh Kota Mataram agar RPIK segera diselesaikan,” jelas Nuryanti.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTB, Heru Saptaji, menjelaskan akan mendorong pembentukan Perumda Pangan di tingkat Kabupaten seperti yang dilakukan oleh Bali. BI NTB berencana untuk mengajak Pemda di NTB untuk melakukan studi banding ke Buleleng dan Tabanan melihat secara langsung proses kerja Perumda yang ada di dua kabupaten tersebut.
“NTB harus segera mempunyai Perumda untuk menjadi offtaker untuk menyerap dan menyalurkan komoditas strategis NTB. Ini juga untuk memutus permainan para spekulan yang biasa memainkan harga. Kemudian NTB juga harus meningkatkan kualitas petani setelah adanya Perumda sehingga nilai tukar petani bisa lebih baik,” jelas Heru.
