Bali Adopsi Pembangunan Rendah Karbon

PRK diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan rendah emisi yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.
Busrah Ardans
Busrah Ardans - Bisnis.com 14 Januari 2020  |  13:25 WIB
Bali Adopsi Pembangunan Rendah Karbon
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster berbincang usai menggelar Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Bali yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/1/2020). - Bisnis/Busrah Ardans

Bisnis.com, DENPASAR - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Gubernur Provinsi Bali dan Gubernur Provinsi Riau mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Kedua provinsi tersebut sekaligus sebagai percontohan PRK. Sebelumnya terdapat 5 provinsi yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman dan telah menjadi provinsi percontohan pelaksanaan pembangunan rendah karbon yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat.

PRK diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pertumbuhan rendah emisi yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

Menteri Suharso menila Indonesia perlu melaksanakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan.

“Pembangunan rendah karbon telah menjadi salah satu agenda Prioritas Nasional Enam (PN 6) yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Capaian ini patut diapresiasi, mengingat ini merupakan kali pertama pembangunan lingkungan hidup bersama dengan ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Selasa (14/01/2020).

Dia menjelaskan, sidang kabinet juga telah menyepakati penurunan emisi GRK sebagai salah satu kerangka ekonomi makro, setara dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan indikator lainnya.

Untuk itu kata dia, komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rendah karbon menjadi momentum penting dalam merespons capaian tersebut.

Terdapat lima hal yang menjadi fokus utama dalam kerjasama antar Provinsi Bali dan Riau di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, peningkatan kapasitas ASN dalam menyusun RPRKD serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Provinsi Bali dan Riau.

Selain fokus pada kelima aspek tersebut, Provinsi Riau secara khusus, memiliki fokus kerja sama dalam perumusan kebijakan pengelolaan lahan gambut dan penanganan sampah yang merupakan bagian dari RPRKD.

Suharso pun mendorong partisipasi aktif dan komitmen seluruh pihak sebagai wujud dukungan terhadap PRK.

Pembangunan Rendah Karbon akan menjadi kerangka intergrasi aksi mitigasi, dan sekaligus dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan multipihak, terutama Pemerintah Provinsi dengan melibatkan seluruh instansi, OPD dan segenap jajarannya bersama-sama dalam mendukung agenda PRK ini.

Bappenas juga telah berinisiatif untuk melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif dengan Pemerintah Provinsi untuk mempercepat implementasi PPRK di daerah.

Komitmen sejumlah provinsi sebagai percontohan PRK diharapkan dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bali

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top