Menuju Bali Pariwisata Aman Bencana Butuh 34 Titik Sirine Tsunami

Untuk menuju daerah Pariwisata Aman Bencana di 2022, idealnya Bali harus memiliki 34 titik sirine tsunami yang disarankan BPBD Bali.
Busrah Ardans
Busrah Ardans - Bisnis.com 13 Januari 2020  |  19:09 WIB
Menuju Bali Pariwisata Aman Bencana Butuh 34 Titik Sirine Tsunami
Kepala BNPB Doni Monardo (tengah) saat mendengarkan pemaparan Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin (kanan) mengenai logistik dan perlengkapan kesiapsiagaan BPBD Bali, di Kantor BPBD Bali, Senin (13/1 - 2020), siang.

Bisnis.com, DENPASAR--Untuk menuju daerah Pariwisata Aman Bencana di 2022, idealnya Bali harus memiliki 34 titik sirine tsunami yang disarankan BPBD Bali.

Hingga kini, Bali masih kekurangan 25 titik sirine tsunami yang mana saat ini baru terpasang 9 titik saja.

"Kondisi kita sekarang sirine tsunami kita baru punya 9 unit. Hanya satu di Utara daerah Seririt dan lainnya tersebar di Denpasar, Badung, Sanur, Nusa Dua dan Tanjung Benoa. Idealnya Bali yang luasnya hanya 0,29% dari luas Indonesia, itu menempatkan setidaknya di 34 titik sirine tsunami. Dalam rangka ketika berbunyi berarti BMKG mengeluarkan rilis mengenai gempa yang terjadi berpotensi tsunami," kata Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin, Senin (13/1/2020), usai menerima kunjungan Kepala BNPB Bali Doni Monardo.

Dia menyebut hal tersebut merupakan perencanaan namun tetap melihat kemampuan anggaran dari pihaknya.

Namun, dalam rangka kesiapsiagaan, dia mengarahkan, terhadap masyarakat pesisir ketika ada bencana seperti gempa jangan menunggu sirine berbunyi tapi secara sadar melakuan evakuasi ke tempat yang aman.

Berdasarkan anggaran BPBD Bali yang berjumlah Rp17 miliar, cukup tidaknya dinilai relatif.

2019 pihaknya mengelola Rp17 miliar itu cukup tinggi dibanding OPD lain. Jika berkaitan dengan kebencanaan sesungguhnya ada kebijakan yang bersifat nasional seperti kata Mantan Kepala BNPB Syamsul Maarif mengamanatkan dengan dikeluarkannya UU 24 2007 tentang penanggulangan bencana sesungguhnya ada prosentase di dalam yang berasal dari anggaran APBD. 

Dia menyebut amanat mantan Kepala BNPB menginginkan anggaran untuk manajemen penanggulangan bencana itu sekurang-kurangnya 2% dari total anggaran APBD. 

"Kita di Bali menuju arah sana, dan kita awali dengan munculnya produk hukum penanggulangan bencana. Dari 34 Provinsi belum banyak yang memiliki Perda Penanggulangan Bencana. Tentu kembali kebijakan Gubernur. Di 2020 anggaran kami tetap tidak lebih dari Rp17 miliar," sebutnya.

 Selain harus memiliki 34 titik sirine tsunami, beberapa hal penting yang harus dipenuhi, misalnya jika berbicara mengenai hotel, ketika datang ke hotel secara kasat mata, apakah hotel sudah punya rambu-rambu evakuasi misalnya, titik kumpul, menjalankan program pelatihan kesiapsiagaan bencana tiap tanggal 26 diadakan simulasi. 

Itu semua sebut dia, dalam rangka peningkatan SDM, simulasi kesiapsiagaan bencana dalam gambaran umumnya. Selain itu untuk menuju Bali Pariwisata Aman Bencana pihaknya bergerak melakukan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi hotel.

"Kami targetkan tidak lewat dari 2022 sekian ratus hotel di Bali sudah memiliki sertifikasi kesiapsiagaan. Saat ini masih kecil sekitar 86-87 hotel yang memiliki sertifikat kesiapsiagaan dari hampir 300 hotel di Provinsi Bali yang memang secara dominan lokasi berada di Badung dan Denpasar," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bencana alam, pariwisata bali

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top