Program Sambungan Air Bersih pada 2020 di Mataram Ditiadakan

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, meniadakan program sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Tahun 2020, karena tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus (DAK) dari pemerintah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 03 November 2019  |  18:49 WIB
Program Sambungan Air Bersih pada 2020 di Mataram Ditiadakan
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, meniadakan program sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Tahun 2020, karena tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus (DAK) dari pemerintah.

"Tahun 2019, menjadi tahun terakhir pelaksanaan kegiatan sambungan air bersih gratis bagi MBR di Kota Mataram," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Minggu (3/11/2019).

Pemasangan sambungan air bersih gratis kepada masyarakat ini merupakan salah satu program pemerintah dengan target 100-0-100 (100 persen penyediaan air bersih, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi baik). Sementara cakupan air bersih di Mataram saat ini sekitar 80 persen.

Karenanya, untuk mencapai target 100 persen penyediaan air bersih, selain mengandalkan pelaksanaan program sambungan air bersih gratis bekerja sama dengan PDAM Giri Menang, Pemerintah Kota juga melaksanakan program penyediaan air bersih melalui sumur bor dan fasilitas tower air.

Saat ini, katanya, pihaknya sudah melatih delapan kelompok lembaga pengelolaan di tingkat masyarakat untuk program penyediaan air bersih non-perpipaan dari sumur bor.

"Satu kelompok beranggotakan 15-10 kepala keluarga (KK). Kelompok tersebut tersebar di beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Pejeruk, Ampenan dan Bertais," ujarnya.

Dikatakan, program penyediaan air bersih dengan sumur bor ini memiliki sasaran yang sama dengan sambungan air bersih gratis, yakni MBR, dan tidak terjangkau jaringan perpipaan air bersih dari PDAM.

"Anggaran program air bersih nonperpipaan bersumber dari APBD dengan kisaran Rp200 juta, per satu titik," katanya.

Untuk mengoptimalkan keberadaan fasilitas air bersih nonperpipaan tersebut, lembaga pengelola diharapkan mampu melakukan pemeliharaan melalui kesepakatan dengan para anggota.

"Biaya pemeliharaannya kami rasa tidaklah terlalu besar, karena hanya untuk mengganti fasilitas kalau ada yang rusak dan membayar listrik," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ntb

Sumber : Antara
Editor : Ajijah
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top