Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan investasi pembangunan yang hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Wakil Gubernur Josef Nae Soi mengatakan NTT telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,10 persen di bawah TPT Nasional. Hal itu menjadikan NTT berada pada posisi ke enam dari provinsi dengan TPT terendah di Indonesia.
Meski demikian, NTT masih menghadapi tantangan kemiskinan dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Padahal provinsi ini juga penyuplai tenaga kerja legal maupun ilegal yang besar dari Indonesia. Padahal penyerapan tenaga kerja yang tinggi itu belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Tenaga kerja illegal NTT paling tinggi oleh sebab itu kami mulai kerja ringan dengan membuat moratorium tenaga kerja illegal,” ujar Josef di IDF 2019, Selasa (23/7/2019).
Josef menyebut ketertinggalan NTT saat ini bisa diatasi melalui pembangunan akses yang membutuhkan investasi.
“Aksesibilitas NTT sangat rendah, elektrisasi NTT juga terendah di Indonesia,” ungkapnya.
Baca Juga
Sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia kini pemerintah NTT mulai menyusun desain penanggulangan. Misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Josef menyebut pemerintah mulai melakukan peningkatan vokasi serta memilih beberapa anak muda daerah ikut seleksi pendidikan training atau vokasi ke luar negeri.
“Jadi skill yang dikejar dan maka itu kami kirim pemuda pemudi ke luar negeri untuk vocational education atau vocational training,” paparnya.
Saat ini pemerintah daerah juga memanfaatkan potensi pariwisata. Andalan yang ditawarkan Josef antara lain Komodo dan Pulau Sumba.
Oleh sebab itu menurut Josef untuk mengembangkan perlu didukung aksesibilitas yang melibatkan semua elemen masyarakat NTT. Untuk mengatasi itu kata Josef, sudah dimulai dengan pembangunan jalan dengan memanfaatkan dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo sepakat tentang potensi pariwisata NTT yang sangat besar dimanfaatkan dengan dana desa. Dia juga sepakat dengan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diarahkan pada sektor infrastruktur.
“Infrastruktur NTT juga sangat minim. Tanpa infrastruktur akan sulit berkembang,” katanya.
Tak hanya itu Eko menyebut tantangan di NTT adalah sebagian besar wilayah NTT kering dan panas, dengan air yang terbatas. Untuk itu pemerintah pusat membangun infrastruktur air. Kini pmerintah telah membangun tujuh bendungan di NTT.
“Selain itu, di NTT juga dibangun embung agar bisa digunakan untuk menopang irigasi pertanian tebu,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
