Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengembangkan potensi wisata kesehatan, antara lain dengan menyiapkan regulasi pendukung serta membangun jejaring fasilitas dan sistem informasi pelayanan kesehatan.
"Health tourism (wisata kesehatan) sebenarnya sudah jalan, tapi tersebar dan tidak satu jejaring. Layanan sudah ada, tinggal menyatukan, hanya tinggal memadukan, buat peraturan daerahnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya di RSUD Bali Mandara Denpasar, Selasa (23/4/2019).
Ia mengatakan Bali memiliki pengobatan tradisional, spa, obat-obatan herbal tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan unggul yang bisa menjadi daya tarik wisata kesehatan.
Suarjaya menuturkan pula bahwa ada sekitar 3.200 praktik pelayanan kesehatan tradisional di seluruh Bali, namun baru sekira 10 persen yang sudah terdaftar serta terstandardisasi dan memiliki izin.
Dengan kondisi yang demikian, ia melanjutkan, regulasi dibutuhkan untuk memastikan seluruh pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Bali berencana menyelesaikan penyusunan regulasi pendukung pengembangan wisata kesehatan tahun 2019, juga memperbaiki jaringan dan sistem informasi pelayanan kesehatan serta strategi pemasarannya.
Suarjaya mengatakan pemerintah provinsi ingin menawarkan kekhasan pelayanan kesehatan tradisional dan keunggulan pelayanan medis selain objek-objek wisata utamanya.
Dalam upaya mengembangkan wisata kesehatan, Bali berusaha meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatannya.
Pemerintah provinsi menargetkan rumah sakit di Bali bisa menjadi fasilitas kesehatan rujukan untuk penyakit tertentu bagi kawasan Indonesia timur.
Suarjaya mengatakan beberapa rumah sakit di Bali sudah memiliki kemampuan lebih dalam penanganan penyakit tertentu, seperti RSUP Sanglah yang unggul dalam penanganan penyakit jantung, RSUD Sanjiwani Gianyar yang unggul dalam penanganan penyakit saraf, dan RSUD Bali Mandara dirancang menjadi pusat pelayanan kanker terpadu.
