Bisnis.com, DENPASAR – Desa Adat di Bali akan mendapat peningkatan dana bantuan hingga 11% dan pemasangan Wi-Fi gratis pada 2019 nanti.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan dana bantuan untuk desa adat pada 2018 lalu adalah sebesar Rp225 juta per tahun. Pada 2019 nanti, dana bantuan akan menjadi Rp250 juta per tahun
Walaupun terjadi peningkatan dana bantuan, jumlah tersebut sebenarnya lebih rendah dari janji kampanye yang seharusnya yakni sebesar Rp300 juta per tahun.
"Pada 2021 paling lambat sudah harus menjadi prioritas sesuai dengan apa yang saya janjikan," katanya, Rabu (22/11/2018).
Kata dia, penyaluran dana bantuan itu diupayakan tidak akan lagi melalui mekanisme Dana Bantuan Khusus (BKK). Melainkan, langsung dapat diterima ke rekening atau khas desa adat.
Selain itu, Peraturan Daerah mengenai desa adat juga akan segera dibuat untuk memberikan kewenangan sesuai tugas dan fungsi anggaran dalam menggali pendapatan. Perda mengenai desa adat ini diharapkan akan menghentikan semua praktik pungutan liar.
"Supaya tidak rumit persyaratan, dan kita buat petunjuk teknis penggunaan supaya lebih terarah dan pendanaan akan lebih efektif dan efisien," katanya.
Selanjutnya, akan ada 1.493 desa adat di seluruh Bali yang mendapatkan layanan Wi-Fi gratis. Pemasangan Wi-Fi akan dilakukan di masing-masing banjar atau balai pertemuan desa. Selain desa adat, sekolah menengah atas maupun kejuruan negeri serta puskesmas juga akan mendapatkan layanan Wi-Fi gratis.
"Jadi totalnya ada 2.000 unit Wi-Fi gratis dan ini akan diintegrasikan teknologi Bali Smart Island," katanya.
Bali juga menyiapkan Rp200 miliar untuk melakulan pembebasan lahan, feasibility study (fs), dan detail engineering design (ded) pada proyek pembangunan jalan pintas Denpasar-Singaraja yang dibagi dalam 10 titik. Saat ini pengerjaan baru dilakukan di titik 5-6. Pada 2019, pengerjaan akan dilakukan pada titik 3-4. Sementara, titik 7-8 pada 2010, titik 9-10 dan titik 1-2 pada 2021.
"Pembangunan struktur sudah mulai dilakukan pada tahun ini dengan peletakan batu pertama titik 5-6. Semua dari APBN [pembangunan], kalau tidak selesai nanti kita akan sharing dari provinsi sehingga 2021 semua sudah selesai," katanya.
