Bisnis.com, DENPASAR—Sebanyak 11 unit koperasi binaan Pemprov Bali diultimatum segera mengurus izin simpan usaha sebelum Januari 2019 bila tidak ingin izinnya dicabut.
Kadis Koperasi dan UKM Bali I Gede Indra Dewa Putra menyatakan sudah sejak tiga tahun lalu setiap koperasi yang bergerak di simpan usaha segera mengurus perizinan.
Dia menilai jika perizinan tersebut tidak kunjung segera diurus, maka sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat.
“Sanksi terberat saya pastikan tahun depan. SP 1 dan 2 sudah dikirimkan. Kami ingin koperasi binaan tertib dan tumbuh positif. Kepada diskop di daerah saya mohon juga melakukan penertiban,” tuturnya pada Senin (12/11/2018).
Indra enggan menyebutkan identitas koperasi binaan Pemprov Bali belum memiliki izin simpan pinjam. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa sebenarnya saat ini kesebelas koperasi tersebut sudah mengajukan persyaratan izin usaha simpan pinjam.
Total koperasi binaan Bali sebanyak 172 unit tersebar di 9 kabupaten dan kota. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 86,27% koperasi masuk kategori sehat.
Baca Juga
Jika dirinci lebih detil lagi, sangat sehat 22,45%, sedangkan yang cukup sehat 63,73%. Indra menuturkan hanya koperasi sehat dan cukup sehat memiliki akses mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.
Lebih lanjut dijelaskan, hanya 13,72% dari total koperasi masuk dalam pengawasan.
Secara khusus Diskop dan UKM Bali sudah memanggil pengurus, pengawasan maupun manajer koperasi yang dalam pengawasan untuk membenahi rasio keuangan tidak baik. Dalam rentan 6 bulan ke depan mereka diharuskan menunjukkan kinerja membaik.
“Saya tadi minta dalam pengawasan naik kelas menjadi cukup sehat dan cukup menjadi sehat karena ini terkait kepercayaan publik,” jelasnya.
