Bisnis.com, DENPASAR—Pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta di daerah Bali didorong menerbitkan obligasi daerah dan reksa dana penyertaan terbatas sebagai salah satu instrumen pendanaan sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
Kedua instrumen itu dinilai sebagai sumber pendanaan alternatif yang terbukti sudah menjadi salah satu sumber permodalan bagi pembangunan di daerah.
RDPT telah berhasil membiayai beberapa proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang senilai Rp315 miliar, ruas jalan tol Semarang-Batang, Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono senilai Rp3 triliun.
Selain itu pembangunan ruas jalan tol Kanci, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang senilai Rp5 triliun serta khusus di Bali untuk pembangunan beberapa hotel di Klungkung dan Nusa Dua Bali dengan total pembiayaan senilai Rp150 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menyatakan pembiayaan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDTPT) dan Obligasi Korporasi bertumbuh secara positif setiap tahunnya.
Hal ini menandakan bahwa pasar modal berpotensi untuk menjadi sumber pendanaan alternatif bagi sektor riil termasuk sektor infrastruktur di Indonesia.
Baca Juga
“Selain itu, potensi tersebut dapat pula digali oleh pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah dalam membangun di daerah masing-masing,” jelasnya dalam seminar tentang RDPT dan Obligasi daerah di Kuta, Kamis (1/11/2018).
Kabag Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi OJK Pudjo Damaryono menjelaskan RDPT diatur dalam POJK nomor 37/POJK.04/2014, dan merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor professional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi kepada Efek berbasis sektor riil.
Beberapa keunggulan skema RDPT, yakni, sumber pembiayaan dengan nilai yang besar, tidak adanya cicilan pokok, tidak diperlukan jaminan sepanjang mendapatkan peringkat investment grade, struktur pembiayaan fleksibel, serta adanya insentif perpajakan bunga obligasi bagi investor.
Kabag Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan OJK Yustinus Irwan OJK telah menerbitkan paket peraturan terkait mekanisme penawaran umum obligasi daerah di pasar modal, yang mencakup terkait standar keterbukaan informasi, standar kualitas informasi, serta mekanisme dan tata cara penawaran umum.
Dengan diterbitkan peraturan tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Obligasi Daerah sebagai sumber pendanaan alternatif pembangunan di masing-masing daerah.
“Diharapkan daerah dapat terinspirasi untuk memanfaatkan RDPT dan obligasi sebagai sumber alternatif pendanaan dalam rangka menumbuhkan sektor riil dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah Bali dan sekitarnya,” jelasnya.
