Bisnis.com, MANGUPURA—Kementerian Perikanan dan Kelautan mendorong pemprov-pemprov berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti donor hingga mitra untuk saling belajar menuju perikanan di Indonesia berkelanjutan.
Upaya menuju perikanan berkelanjutan sudah ditunjukkan oleh Pemprov Lampung yang membentuk Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB).
Dirjen Perikanan Tangkap KKP M Zulficar Mochtar menuturkan pemerintah pusat sudah membuat 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) berdasarkan Permen KP No.01/Men/2009 dan direvisi dengan Permen KP NO.18/2014.
“Sekarang ini saatnya masuk lebih deti lagi, bagaimana kerja sama antar pihak itu diimplementasikan karena ini lintas area jadi harus melibatkan semua pihak,” tuturnya ditemui di sela-sela pelaksanaan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Senin (29/10/2018).
Menurutnya, Dirjen Perikanan Tangkap telah melegalkan pembentukan Dewan Pengelolaan Perikanan di 11 WPP tersebut. Keberadaan dewan itu merupakan kemajua yang besar dalam perikanan Indonesia, karena badan ini akan bisa mengelola berbagai permasalahan perikanan di setiap daerah secara lokal.
Zulficar menekankan pembentukan itu adalah reformasi nasional di bidang perikanan, yaitu, bergerak dari melawan perikanan illegal menuju regulasi perikanan.
Baca Juga
Ditekankan olehnya WPP yang ada di Indonesia adalah unit ekologi untuk mengembangan program manajemen perikanan.
Namun, karena luasannya lintas provinsi sehingga pengelolaanya memerlukan kolaborasi yang kuat antar daerah agar tujuan perikanan berkelanjutan dapat tercapai.
Dia menekankan kolaborasi antar daerah akan dapat memantau seberapa jauh program tersebut sudah diimplementasikan.
Koordinasi antar daerah menjadi penting karena selain WPP, ada juga Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang menunjukkan daerah konservasi sesuai keperluan. Saat ini ada sebanyak 140 KKP di seluruh Indonesia yang potensial menudukung perikanan berkelanjutan.
Pelibatan daerah juga penting karena pemerintah tidak bisa sendirian sehingga harus berkolaborasi agar semua berjalan dengan baik.
“Untuk rencana ada manajemen area ada wadah institusi program strategis kemudian program indikator memantau perkembangannya satu WPP dengan WPP lainnya, dan ini perlu konsolidasi antar daerah,” jelasnya.
Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat menjelaskan pembentukan KPPRB merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan.
Pakar Konservasi Sumber Daya Perikanan Abdul Halim menuturkan KKP memegang peranan penting untuk program perikanan berkelanjutan. Mengingat kawasan ini mempunyai potensi untuk memastikan terciptanya ekosistem yang kondusif bagi ikan berkembang biak.
Namun, dari 140 KKP, sekitar 60% di antaraya masih belum tersentuh program yang seharusnya. Dia menyatakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan adalah memastikan pengelolaan KKP efektif karena kawasan ini salah satu potensi pendukung program perikanan berkelanjutan.
“Intinya bagaimana di Indonesia terus mempunyai persediaan ikan yang cukup kedepannya,” tuturnya.
Selain persediaan, kondisi populasi sumber daya ikan di Indonesia juga harus dipastikan sehat. Untuk melakukannya, maka kondisi populasi sumber daya ikan harus diketahui terlebih dulu. Jika populasi tidak sehat maka harus dilakukan intervensi pengelolaan.
