Bisnis.com, DENPASAR — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan penerapan PHR online bagi seluruh daerah di Indonesia.
Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan penerapan PHR online dinilai lebih optimal sehingga tidak terjadi kebocoran dan seluruh pendapatan daerah bisa masuk ke kas daerah. Basaria menambahkan, optimalisasi PHR Bali menjadi fokus perhatian KPK karena Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata terbesar di Indonesia.
Dengan sistem online, maka seluruh pajak akan langsung masuk ke kas daerah sehingga mampu mendongkrak PAD di mana hotel dan restoran itu beroperasi. Basaria juga mengingatkan jajaran PHRI agar mendukung program ini dan memenuhi kewajiban mereka secara transparan.
“Karena kan yang disetor itu sebenarnya bukan uang mereka (pengusaha,red), tapi pajak yang dititipkan tamu untuk pemerintah. Itu yang harus dipahami,” jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, usai bertemu gubernur dan jajaran PHRI Bali di Denpasar, Kamis (25/10/2018).
Dia menekankan dalam penerapannya nanti, tim KPK akan melakukan pendampingan hingga sistem PHR online dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya apa yang diterapkan di Bali, diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena KPK memberi perhatian khusus untuk Bali. Dia sependapat bahwa optimalisasi PHR harus dilakukan melalui sistem online karena faktanya, di lapangan masih banyak yang belum membayar pajak secara penuh. Selanjutnya, Koster akan menindaklanjuti harapan KPK RI dengan merumuskan regulasi terkait dengan penerapan sistem online pada pemungutan PHR di seluruh Bali.
“Saya tertantang untuk mewujudkan harapan itu, mengingat periwisata adalah sektor yang sangat strategis bagi Bali,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Koster mendukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan KPK RI. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak. Sebagai Gubernur yang baru beberapa bulan dilantik, dia menegaskan komitmennya untuk mencegah korupsi di jajaran birokrasi hingga lingkup masyarakat.
Basaria menyampaikan diskusi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan KPK. Diskusi bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia menegaskan ingin membangun kesatuan Bali tanpa korupsi.
Menurutnya, dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK fokus pada upaya pencegahan melalui konsep terintegrasi. Ada sembilan bidang yang jadi fokus dalam aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK.
Sembilan bidang itu antara lain e-planning dan e-budgeting pengadaan barang dan jasa, PTSP, penguatan APIP, manajemen ASN, pendapatan, dana desa, barang milik daerah dan sektor strategis. Basaria menambahkan, sejauh ini Bali yang paling baik dapat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Malu kalau di Bali ada korupsi, karena pasti seluruh dunia akan tahu. Jangan sampai tercemar hanya karena uang," jelasnya.
