Bisnis.com, DENPASAR—Pengembang properti di Bali masih menyisakan sebanyak 600 unit rumah murah bersubsidi dengan harga jual sesuai patokan pada 2017.
Sekretaris DPD REI Bali Tino Wijaya mengatakan masih banyaknya sisa rumah bersubsidi yang belum terjual tersebut disebabkan karena masalah verifikasi. Adapun lokasinya rumah itu sebagian besar berada di Kabupaten Buleleng.
Lebih lanjut dijelaskan pada akhir tahun lalu banyak hari libur sehingga verifikasi data serta pembeli maupun pengembang tidak dapat melakukan tanda tangan akta jual beli sehingga transaksi tertunda.
“Rumah itu tetap mengacu harga jual 2017, jadi bisa dikatakan sebagai ready stock tahun lalu tetapi belum laku dan meskipun sudah 2018 tetap saja ditraksaksikan dengan harga lama,” tuturnya ditemui di sela-sela diskusi di Kuta, Rabu (28/3/2018).
Berdasarkan data Kementerian Pu dan Pera, harga rumah bersubsidi atau FLPP di Bali pada 2017 seharga Rp141,7 juta per unit. Tino menyatakan pihak perbankan sudah berupaya membantu penyerapan rumah murah bagi masyarakat tidak mampu tersebut.
Dia menegaskan meskipun masih tersisa banyak, tapi pada tahun ini peminat rumah bersubsidi itu masih sangat besar. Pasalnya, meskipun harganya naik dari tahun sebelumnya tetapi spesifikasi rumah juga ikut meningkat sehingga akan memuaskan konsumen. Dia menekankan pada tahun ini rumah murah bersubsidi tidak akan lagi semi finish tetapi termasuk fasilitas seperti air dan listrik.
Optimisme dengan animo tersebut juga disebabkan meningkatnya sosialisasi dari kementerian PU dan pera serta perbankan ditambah dengan masuknya BPD Bali sebagai salah satu bank yang terlibat dalam program ini. Semangat pembeli rumah murah itu semakin meningkat terlihat dari terus bertambahnya pengembang yang ikut membangun rumah tipe ini.
“Sekarang kabupaten yang disasar tidak hanya barat saja [Jembrana], tapi mulai sasar timur seperti Gianyar, Klungkung dan Bangli. Teknis di lapangan teman-teman pengembang masih koordinasi dengan pemda,” jelasnya.
Tino menyatakan karena sedang ada persiapan proses pilkada teknis perizinan rumah subsidi sedikit tertahan. Hal itu juga bagian dari strategi pengembang untuk menunggu pejabat baru dilantik sehingga ketika mereka sudah siap, tinggal meminta persetujuan.
