Bisnis.com, DENPASAR—PT Bandara Internasional Bali Utara Bumi Panji Sakti menyatakan hingga kini belum membuat kajian amdal terkait lokasi bandara karena tidak disyaratkan dalam Permenhub No.20/2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara.
Calon investor yang mengajukan pembangunan bandara di atas laut di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ini menilai amdal baru dilakukan apabila penlok sudah diputuskan oleh Kemenhub.
“Pastinya kami berpedoman dengan PM No.20/2014 dan semua persyaratan sudah disetorkan seluruhnya,” jelas Presdir PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Bumi Panji Sakti Made Mangku, Kamis (8/3/2018).
Dia menilai persyaratan amdal yang diminta kementerian baru akan dipenuhi jika sudah ada lokasi yang ditetapkan. Hal itu dikarenakan, ada tiga titik lokasi yang diajukan kepada Kemenhub oleh BIBU.
Mangku mengatakan tidak mungkin jika semua lokasi harus dipenuhi amdalnya, karena biaya yang sangat besar. Selain itu, tidak ada jaminan ketika amdal dibuat kementerian memastikan lokasinya. Logikanya pra studi kemudian amdal apabila sudah diputuskan lokasinya terlebih dulu.
Dia juga menyesalkan munculnya permintaan amdal reklamasi, karena sedari awal pihaknya menyodorkan konsep tiang pancang untuk pembangunan di atas laut. Pihaknya mengharapkan Kemenhub membaca secara detil konsep yang ditawarkan BIBU sebelum meminta kejelasan kepada investor.
“Kenapa saat kami bertemu tidak menyentuh soal itu, padahal kalau ditanya soal izin amdal maka akan kami berikan logika penjelasan soal mana dulu ini harus penlok apa amdal dulu,” tuturnya.
Made Mangku mengatakan pihaknya akan bersabar dengan tidak kunjungan kejelasan penlok dari kementerian. Hanya saja, dia mengatakan kondisi tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim investasi yang oleh Presiden Jokowi ingin dipercepat.
