Bisnis.com, DENPASAR—Sejumlah operator pelabuhan dari luar negeri seperti Singapura dikabarkan tertarik mengelola Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem.
Wabup Karangasem I Wayan Artha Dipa mengatakan ketertarikan operator tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena kewenangan pelabuhan itu berada di tanah Kementerian Perhubungan.
“Hari ini ada juga beberapa perusahaan yang ingin masuk tapi kami belum bisa bicara. Dari luar negeri pastinya dari Asia, tapi itulah karena saya belum bisa bicara banyak, karena kewenangan di pusat,” jelasnya ditemui di Rendang, Sabtu (11/2/2018).
Menurutnya, saat ini konstruksi pelabuhan Tanah Ampo masih terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Tahun ini direncanakan akan ada penambahan pembangunan pemecah gelombang atau break water yang dananya bersumber dari pusat.
Tahun lalu, Kemenhub juga sudah mengalokasikan senilai Rp52 miliar untuk pengerjaan jeti ramdor dan break water. Hanya saja khusus break water akan diperpanjang agar kapal lebih banyak bisa masuk ke Tanah Ampo.
“Dana saya belum dapat bocoran dari pusat. Yang jelas janji pusat di Desember 2018 operasional. Pusat yang janjikan maka kami back up,” jelasnya.
Sejak dibangun hingga sekarang, dermaga Tanah Ampo belum dioperasikan. Saat ini justru difungsikan sebagai Posko Induk Bencana Erupsi Gunung Agung.
Padahal dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, pada tahap awal pengoperasian di 2010, dengan metode growth trend model diproyeksikan jumlah kapal yang berlabuh di Tanah Ampo sebanyak 42 kapal dengan jumlah penumpang 12,.500 per tahun.
Selanjutnya diperkirakan penambahan jumlah kedatangan kapal dengan tren yang terus naik. Pada tahun ke 25, diproyeksikan jumlah kedatangan kapal akan kembali ke level 60 kapal pesiar per tahun (15.700 penumpang), yaitu jumlah kedatangan kapal pesiar tertinggi per tahun yang pernah singgah di Padangbai.
