Bisnis.com, DENPASAR – Rembuk daerah yang diselenggarakan di Bali terkait refleksi tiga tahun pemerintahan Jokowi mengusulkan adanya regulasi penyaluran 50% pendapatan cukai rokok untuk subsidi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengatakan selama ini anggaran kesehatan untuk peserta JKN-KIS mengalami defisit hingga Rp6,8 triliun per tahun lantaran tidak tertibnya pembayaran iuran oleh masyarakat. Diproyeksikan, defisit anggaran akan meningkat menjadi Rp13 triliun pada 2018.
Dia menilai jika kepersertaan JKN-KIS telah berlaku universal coverage maka setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp80 triliun per tahun.
“Masyarakat masih belum disiplin dalam membayar iuran padahal bayar JKN-KIS per harinya tidak sampai Rp3.000 sementara kalau beli rokok bisa sampai Rp10.000,” katanya, Sabtu (23/9/2017).
Menurutnya, jika pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka harus ada perubahan pula dari segi kesehatan. Sementara, persoalan terbesar saat ini adalah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi peserta JKN-KIS dalam konteks gotong royong kesehatan.
“Saat ini tidak tercipta gotong royong dalam menangani masalah kesehatan,” katanya.
Ketua III Panitia Rembuk Nasional Ketut Wirawan mengatakan semua pangkal masalah kesehatan yang ada di Indonesia adalah soal pembiayaan. Dari pembiayaan ini menurutnya mengantarkan ke masalah-masalah lain. Maka dari itu, dia mendukung adanya penuntasan masalah pembiayaan salah satunya dengan mengalihkan pendapatan cukai rokok untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Kata dia, per tahun, pendapatan cukai rokok setidaknya menghasilkan Rp140 triliun, jika ini disumbangkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan maka akan menguntungkan masyarakat secara langsung.
“Kita ingin memberikan rekomendasi ke bapak presiden untuk mengevaluasi pendapatan cukai rokok dengan memberikan 50% nya untuk disubsidikan ke masyarakat,” katanya.
Dia optimistis, jika ini dapat diterapkan maka pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami bayi Debora maupun ibu Deva Sari.
Wirawan menyayangkan, saat ini penghasilan cukai rokok lebih dialihkan untuk mendudkung pembangunan infrastruktur fisik. Padahal menurutnya, pembangunan manusia juga sangat diperlukan,
“Ini anomali anomali dalam pembangunan, jika cukai rokok bisa dialihkan ke subsidi kesehatan maka selain mengurangi defisit BPJS selama ini, juga akan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan misalnya tidak adanya lagi obat generik untuk pengobatan maupun masyarakat yang tidak perlu lagi berobat ke luar negeri karena di Indonesia sudah mumpuni,” katanya.
Rembuk Daerah yang diadakan di Bali mengambil tema mengenai Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Rembuk daerah ini merupakan bagian dari rembuk nasional 2017 yang merupakan pertemuan para akademisi, praktisi, analis, pelaku usaha, asosiasi profesi, mahasiswa, LSM, budayawan, seniman, awak media, dan masyarakat umum yang membahas berbagai topik permasalahan yang menjadi prioritas pembangunan serta masalah aktual.
Sebelum rembuk nasional 2017 diadakan pada 25 Oktober 2017, sebanyak 16 daerah yang mengadakan rembuk dengan tema berbeda.
