MUDIK LEBARAN: Jalan Pantura Flores Siap Dilalui

Bisnis.com, KUPANG-- Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur memastikan ruas jalan di jalur utara Pulau Flores yang melintasi Kabupaten Ende-Maumere hingga Flores Timur siap dilalui arus mudik Lebaran 1438 Hijriah.

"Saat ini masih dilakukan perbaikan dan pemeliharaan sejumlah titik jalan nasional di ruas jalan yang menghubungkan sejumlah daerah di Utara Flores, termasuk di bagian Tengah Flores yang sempat rusak pada musim hujan 2017 untuk menghubungkan akses dengan Flores Barat menuju lokai wisata Komodo," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre Koreh, Sabtu (3/6/2017).

Ia mengharapkan pemeliharaan jalan nasional di jalur-jalur yang rusak atau putus dapat selesai pada H-10 sehingga tidak menghambat arus-mudik pada waktunya.

"Provinsi NTT masih tertinggal dalam hal infrastruktur, baik jalan, jembatan, air bersih, irigasi maupun listrik. Kondisi tersebut hingga kini belum tertangani secara konprehensif akibat minimnya alokasi anggaran dari pusat," katanya.

Atas kondisi itu, katanya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya terus melobi pemerintah pusat maupun DPR RI, sehingga ada perhatian lebih untuk NTT.

Saat itu kata Andre Gubernur mengemukakan, penduduk NTT saat ini berjumlah 5,3 juta jiwa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,77 persen atau berada di rangking 31 dari 34 provinsi.

NTT sebutnya, berada di garis batas dua negara, yakni batas darat dengan negara Timor Leste dan batas laut dengan Australia.

Bukan cuma itu NTT merupakan provinsi yang terdiri dari pulau-pulau, dengan kondisi alam kering. Karena kondisi itu, NTT sangat membutuhkan begitu banyak anggaran pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan, total panjang di NTT yakni 17.195 km. Jalan strategis nasional 1.800 km, jalan provinsi 2.471 km dan jalan kabupaten/kota, 12.866 kilometer sehingga membutuhkan intervensi dana pusat. Selain itu membutuhkan infrastruktur berupa bendungan dan irigasi," katanya.

Ia menjelaskan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan infrastruktur jalan saja jumlahnya cukup besar.

Namun jika dibandingkan dengan panjang jalan yang ada harus ditangani, maka jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan riil untuk penanganan jalan yang optimal.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian dan kantor pusat, telah mengalokasikan dana lewat APBN, APBD, provinsi dan kabupaten/kota, dana tugas pembantuan, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana penyesuaian infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota jumlahnya cukup besar, tetapi tetap belum cukup berdasarkan kondisi riil yang ada," katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya saat memimpin rapat terbatas mengenai pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa, 11 April 2017, mengatakan Skema pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting mengingat keterbatasan anggaran negara.

Untuk itu berbagai skema pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur nasional guna mewujudkan target penyelesaian 2017-2018.