Bisnis.com, DENPASAR--Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyosialisasikan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara sebagai RS unggulan berstandar internasional dalam ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS).
"Kami katakan berstandar internasional karena dilihat dari sisi fisiknya saja dibangun modern, demikian juga peralatan medis yang digunakan adalah yang terkini, tercanggih, dan paling tinggi teknologinya," kata Kepala Dinas Kesehatan Bali Ketut Suarjaya, dalam ajang PB3AS, di Lapangan Puputan Margarana, Minggu (22/1/2017).
Intinya, ucap dia, RS milik Pemprov Bali yang akan dibuka pada 14 Agustus 2017 akan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari sisi sistemnya, alat kesehatan, dan SDM, termasuk melibatkan kerja sama dengan sejumlah RS ternama di luar negeri.
"Meskipun berstandar internasional dan akan menjadi rujukan dari RSUD di kabupaten/kota, bukan berarti RS tersebut sepenuhnya untuk wisatawan asing. Di sana juga tetap melayani pasien umum dan rujukan pasien Jaminan Kesehatan Nasional," ujarnya.
Suarjaya menambahkan RS yang sudah rampung pembangunan fisiknya pada akhir 2016 saat ini masih dalam proses pengisian berbagai alat kesehatan dan juga perekrutan SDM-nya.
"Hingga April kami harapkan pengisian peralatan medis dan interiornya sudah rampung semua, sedangkan tahapan keseluruhan perekrutan SDM hingga Februari mendatang," katanya.
RS yang berlokasi di kawasan wisata Sanur, Denpasar itu, nantinya juga direncanakan menyediakan layanan unggulan berupa layanan kanker terpadu. Di samping juga dilengkapi sekitar 20 poliklinik spesialis, layanan rawat inap, UGD, PICU, NICU, alat rontgen serta CT-scan canggih dan sebagainya.
Dia menargetkan targetkan FS (feasibility study) dan DED (detail engineering design) untuk gedung layanan kanker selesai tahun ini, sehingga proses pembangunan gedungnya bisa dimulai 2018.
Gedung untuk pelayanan kanker tersebut rencananya dibangun masih dalam satu areal halaman RSUD Bali Mandara di daerah Sanur, Kota Denpasar, dengan estimasi biaya untuk pembangunan fisik dan peralatan sekitar Rp200 miliar.
Pemprov setempat memilih untuk membuka layanan kanker terpadu karena melihat tren prevalensi peningkatan kasus kanker di Bali yang terus meningkat.
"Bahkan antrean di RS selama ini sangat panjang. Satu orang yang harus diradioterapi terkadang menunggu lebih dari setahun, bahkan hingga dua tahun," kata Suarjaya.
