Ada 91 Puskesmas di Bali Menjadi Target Akreditasi

Bisnis.com, DENPASAR – Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun ini menargetkan sebanyak 91 puskesmas di wilayah itu dapat menjalani proses akreditasi, sebagai salah satu upaya untuk memastikan jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

"Kalau pada 2016 sudah mulai diakreditasi 29 puskesmas dan semuanya sudah lulus, tahun ini kami menargetkan sisanya dari keseluruhan puskesmas [120 puskesmas] dapat terakreditasi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya MPPM, di Denpasar, Rabu (4/1/2017).

Dia mengemukakan, dalam proses akreditasi tahun sebelumnya, nilai akreditasi yang dikantongi setiap puskesmas di Pulau Dewata berbeda-beda, ada yang mendapat akreditasi dasar, madya, dan utama.

"Perbedaan kategori akreditasi tersebut berdasarkan hasil keseluruhan penilaian dengan memperhatikan tiga indikator yakni indikator administrasi, indikator pelayanan, dan indikator upaya kesehatan masyarakat," ujarnya.

Suarjaya mencontohkan, mungkin saja ada puskesmas yang standar operasional prosedurnya (SOP) belum lengkap, maupun alur pelayanan kesehatannya belum ada, sehingga nilainya agak kurang dan harus masuk dalam kategori akreditasi dasar.

Sedangkan dari sisi indikator upaya kesehatan masyarakat, lanjut dia, puskesmas juga harus mengadakan kunjungan ke rumah-rumah, melaksanakan promosi kesehatan, posyandu, pelayanan imunisasi dan sebagainya.

Untuk mendukung akreditasi 91 puskesmas tahun ini, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah persiapan diantaranya dengan melatih tim pendamping akreditasi di tingkat provinsi yang nanti tugasnya melakukan pembinaan.

"Pendamping akreditasi yang sudah dilatih juga bertugas melakukan pembinaan kepada puskesmas-puskesmas di wilayahnya," ucapnya.

Selain itu, tambah Suarjaya, pemerintah provinsi juga sudah melatih surveyor akreditasi sebanyak dua tim. "Satu timnya ada tiga orang. Mereka ini akan melakukan survei akreditasi. Surveyor tidak hanya bertugas di Bali saja, tetapi bisa ditugaskan ke provinsi lain," katanya.

Sedangkan untuk tim penilai akreditasi itu ada tim khusus yang tidak berasal dari Provinsi Bali, melainkan dari provinsi lain yang sebelumnya telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.