Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Realisasi Dana Transfer Daerah di NTB Rp11,32 Triliun

Realisasi anggaran transfer daerah masih terkendala beberapa masalah seperti perubahan mekanisme penyaluran anggaran DAK fisik, BLT dana desa yang harus melalui musyawarah desa.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com 27 Oktober 2021  |  15:00 WIB
Pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker melintas di simpang lima kawasan Kota Tua Ampenan, Mataram, NTB, Selasa (19/10/2021). Polresta Mataram mencatat dari hasil Operasi Patuh Gatarin 2021 yang dilaksanakan 14 hari hingga tanggal 3 Oktober 2021 mencatat terdapat 1.547 pelanggar baik pengendara yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak menggunakan masker saat berkendara maupun tidak memiliki kelengkapan berkendara. - Antara/Ahmad Subaidi
Pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker melintas di simpang lima kawasan Kota Tua Ampenan, Mataram, NTB, Selasa (19/10/2021). Polresta Mataram mencatat dari hasil Operasi Patuh Gatarin 2021 yang dilaksanakan 14 hari hingga tanggal 3 Oktober 2021 mencatat terdapat 1.547 pelanggar baik pengendara yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak menggunakan masker saat berkendara maupun tidak memiliki kelengkapan berkendara. - Antara/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, MATARAM - Realisasi dana transfer daerah di Nusa Tenggara Barat memasuki kuartal III/2021 Rp11,32 triliun atau 75 persen dari target Rp15 triliun.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu NTB mencatat realisasi anggaran tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,76 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp579,88 miliar, DAK fisik Rp921,65 miliar, dana insentif daerah Rp230,80 miliar, dan dana desa Rp926,11 miliar.

Pemprov NTB harus menuntaskan sisa Rp2,8 triliun dana transfer daerah jika tidak ingin terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Pemprov NTB memiliki waktu tinggal dua bulan untuk menuntaskan realisasi anggaran tersebut.

Kepala DJPb NTB Sudarmanto menjelaskan realisasi anggaran transfer daerah masih terkendala beberapa masalah seperti perubahan mekanisme penyaluran anggaran DAK fisik, BLT dana desa yang harus melalui musyawarah desa.

"Kami telah mengambil langkah percepatan dengan relaksasi persyaratan," jelas Sudarmanto dikutip, Rabu (27/10/2021).

Sementara itu, Inspektur V Kementerian Keuangan Patrik Wahyu Dwisasono menjelaskan realisasi anggaran transfer daerah maupun transfer untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu dipercepat dalam sisa waktu dua bulan.

"Realisasinya perlu dipercepat agar serapan anggaran maksimal hingga akhir tahun. Harus ada langkah yang besar menjelang akhir tahun," jelas Patrick. (K48)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ntb dana transfer daerah pemulihan ekonomi
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top