Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Beberkan Penyebab Minimnya Serapan Insentif PEN di Bali

Dari hasil survei mengenai dampak Covid-19 terhadap pelaku ekonomi di Bali, Sri Mulyani menyampaikan bantuan dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) seperti relaksasi penundaan pembayaran pinjaman untuk UMKM baru 17,89 persen yang merasakan dampaknya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Bisnis
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui serapan insentif program pemulihan ekonomi nasional di Bali masih sangat terbatas.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh akses, jangkauan, informasi, dan kemampuan untuk mengeksekusi program tersebut masih minim.

Dari beberapa hasil survei mengenai dampak Covid-19 terhadap pelaku ekonomi di Bali, Sri Mulyani menyampaikan bantuan dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) seperti relaksasi penundaan pembayaran pinjaman untuk UMKM baru 17,89 persen yang merasakan dampaknya dari yang dibutuhkan sebesar 59 persen.

“Sementara usaha menengah besar yang dibutuhkan 53,43 persen untuk relaksasi penundaan pembayaran cicilan dan bunga, baru 20,86 persen yang mendapatkan atau yang telat menerima,” katanya dalam video confrerence, Kamis (8/4/2021).

Di samping itu, hanya 10,73 persen UMKM yang mendapat bantuan modal usaha dari 82,96 persen yang membutuhkan bantuan. Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan fasilitas penundaan pembayaran pajak dan hanya 11,58 persen UMKM yang merasakan fasilitas itu dari yang dibutuhkan mencapai 54,3 persen.

Hal yang sama pun terjadi pada penyaluran bantuan subsidi listrik. Dari 74,11 persen yang dibutuhkan, hanya 12,95 persen UMKM yang menerima, serta hanya 9 persen usaha menengah besar yang menerima dari kebutuhan 74,3 persen.

“Padahal tagihan listrik adalah yang sangat targeted karena ada nama, alamat, dan penggunaan listriknya,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, sebanyak 8,86 persen UMKM dan 5,35 usaha menengah besar yang merqsakan bantuan pemasaran, dari yang seharusnya sebesar 68,82 dan 66 persen.

“Ini menggambarkan berbagai program yang diluncurkan pemerintah baik dari sisi akses, jangkauan, informasi, dan kemampuan untuk mengeksekusinya belum bisa dirasakan semua pelaku ekonomi di Bali,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper