Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Badung Tunggu Aturan Resmi Diskon Pajak Hotel dan Restoran

Badung tidak bisa sembarangan memberikan diskon jika tanpa ada aturan resmi dan mekanisme jelas.
Pekerja operator wahana permainan air menunggu wisatawan di kawasan objek wisata Tanjung Benoa, Badung, Bali, Senin (10/2/2020). Menurut Gabungan Usaha Wisata Tirta (Gahawisri) Badung, terjadi penurunan wisatawan hingga sekitar 60 persen ke kawasan wisata yang merupakan salah satu destinasi favorit bagi wisatawan asal China tersebut akibat dampak dari penyebaran virus Corona./Antara-Fikri Yusuf
Pekerja operator wahana permainan air menunggu wisatawan di kawasan objek wisata Tanjung Benoa, Badung, Bali, Senin (10/2/2020). Menurut Gabungan Usaha Wisata Tirta (Gahawisri) Badung, terjadi penurunan wisatawan hingga sekitar 60 persen ke kawasan wisata yang merupakan salah satu destinasi favorit bagi wisatawan asal China tersebut akibat dampak dari penyebaran virus Corona./Antara-Fikri Yusuf

Bisnis.com, DENPASAR - Pemkab Badung belum akan mengeksekusi aturan insentif diskon pajak hotel dan restoran atau PHR sebelum ada aturan resmi keluar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Pasedahan Badung I Made Sutama menuturkan sampai saat ini pihaknya hanya akan menuruti rencana pemerintah tersebut apabila sudah ada surat resmi.

"Kami tunggu surat resminya dulu baru bersikap," jelasnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (26/2/2020).

Sutama menegaskan Badung tidak bisa sembarangan memberikan diskon jika tanpa ada aturan resmi dan mekanisme jelas. PHR bagi daerah ini merupakan urat nadi sehingga sangat berhati-hati meskipun sudah ada penegasan secara lisan dari pemerintah pusat.

Sutama tidak mau berandai-andai apabila aturan tersebut resmi dikeluarkan pemerintah pusat. Dia menyatakan Badung sangat bergantung dengan pajak daerah. Pada 2019 lalu, PHR daerah ini mencapai Rp3,6 triliun.

Kendati demikian pihaknya mendukung keputusan pemerintah. Hanya saja, sampai sekarang masih akan tetap menunggu aturan resmi dari pusat.

Pelaku usaha pariwisata di Bali meminta pemerintah kabupaten segera mengimplementasikan diskon 10% untuk pajak hotel dan restoran.

Wakil Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali Chapter I Made Ramia Adnyana menyatakan pemotongan pajak itu akan sangat membantu pelaku usaha. Dia meminta segera ada instruksi teknis pelaksanaan insentif dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak virus corona terhadap industri pariwisata.

Ketua Bali Hotel Association (BHA) Ricky Putra menyatakaan implementasi sesegera mungkin akan sangat membantu wisatawan dan pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan tersebut jika tanpa ada segera direalisasikan justru menghambat upaya pemulihan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Feri Kristianto
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler