Dua Kabupaten di Kupang Gagal Menetapkan APBD 2020

APBD 2020 kedua kabupaten tidak ditetapkan karena belum ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD setempat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 28 Desember 2019  |  10:25 WIB
Dua Kabupaten di Kupang Gagal Menetapkan APBD 2020
Ilustrasi rincian APBD. - Antara

Bisnis.com, KUPANG - Dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Timor Tengah Utara dan Rote Ndao, gagal menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 hingga batas waktu 30 November 2019.

"Dengan pertimbangan tertentu, batas waktu penetapan APBD 2020 kedua kabupaten tersebut sempat diperpanjang beberapa hari. Namun, tidak terealisasikan," kata Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Zakarias Moruk di Kupang, Sabtu (28/12/2019).

Menurut dia, APBD 2020 kedua kabupaten tidak ditetapkan karena belum ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD setempat.

“Informasi yang kami dapat bahwa belum ada kata sepakat antara kepala daerah dan DPRD, masing-masing mempertahankan argumennya," katanya.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena akan berdampak merugikan masyarakat setempat, meskipun APBD 2020 bisa dilaksanakan melalui Peraturan Bupati (Perbub).

Dengan demikian, lanjut dia, pagu dana APBD yang digunakan dalam perbup nantinya tidak bisa di atas APBD 2019 sekarang ini.

“Padahal, anggaran bisa saja bertambah karena meningkatnya pendapatan daerah maupun dari pusat. Akan tetapi, tidak bisa digunakan sehingga merugikan masyarakat setempat,” katanya.

Zakarias menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima Rancangan Perbub tentang Pelaksanaan APBD 2020 dari kedua pemerintah daerah yang terakhir diserahkan pada hari Jumat (27/12). Selanjutnya, akan dikaji sebelum disahkan Gubernur NTT.

Pelaksanaan APBD di kedua daerah itu, menurut dia, akan diawasi langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terkait kendala penetapan APBD 2010 di kedua daerah tersebut.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, lanjut dia, kepala daerah maupun DPRD dapat dikenai sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan.

“Dari hasil evaluasi nanti, kami pelajari letak persoalannya ada di mana. Apakah di kepala daerah atau DPRD? Salah satu di antaranya bisa dikenai sanksi, bisa juga keduanya,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbd, ntt

Sumber : Antara
Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top