Target Penyaluran KUR di NTT Menyusut

KUR perbankan yang disalurkan tahun lalu (2018) mencapai Rp1,49 triliun namun tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,64 triliun.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 24 April 2019  |  10:59 WIB
Target Penyaluran KUR di NTT Menyusut
Nelayan melintas saat matahari tenggelam di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (12/10/2018). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, KUPANG — Kepala Sub Pengawasan Bank, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur Bagus, mengemukakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan di provinsi setempat pada 2018 lalu tidak mencapai target.

"KUR perbankan yang disalurkan tahun lalu (2018) mencapai Rp1,49 triliun namun tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,64 triliun," katanya di Kupang, Rabu (24/4/2019).

KUR di provinsi NTT disalurkan melalui delapan lembaga perbankan di antaranya, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank NTT, dan Bank Arta Graha.

Suryanto mengatakan, karena target tidak tercapai maka untuk tahun 2019 target diturunkan menjadi Rp1,61 triliun dengan capaian sementara selama Januari-Maret 2019 sudah disalurkan sebanyak Rp421,5 miliar.

Menurutnya, meskipun penyaluran KUR tidak mencapai target namun rasio kredit macet atau net perfoming loan (NPL) di provinsi setempat tergolong masih aman sebesar 2,35 persen.

"Rasio NPL ini masih lebih rendah dari nasional sebesar 2,59 persen, selain itu kondisi ini masih lebih baik dibandingkan provinsi lain di wilayah Indonesia timur," katanya.

Ia mengatakan, kondisi NPL yang masih terjaga ini membuat iklim investasi lebih kondusif terutama bagi sektor perbankan, seperti investasi dari Bank Multi Arta Sentosa (MAS) yang segera membuka cabang baru di NTT dalam tahun ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyaluran KUR di provinsi setempat juga masih didominasi untuk sektor konsumsi rumah tangga dibandingkan sektor produktif.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong perbankan di daerah itu agar memaksimalkan KUR pada sektor produktif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Dari kami memang berperan mengimbau dan membuat aturan seperti 60 persen untuk produktif, tapi juga menjaga kualitasnya jangan sampai ekspansi kredit meningkat tapi NPL juga tumbuh," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kredit usaha rakyat, ntt

Sumber : Antara
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya


Top